Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, 113 tertanggal 2 Juli 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 26 April 2013 serta Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu 114 kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; 115 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Pangkalpinang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU- Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah bakal pasangan calon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum selaku Pemohon, sebagai berikut: Bahwa Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan: Pasal 1 angka 7: “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”; Pasal 3 : “(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”; dari ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), putusan Nomor 218-219- 220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juni 2011 116 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat: 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada; 2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu; [3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KPU Kota Pangkalpinang) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pemohon untuk menjadi calon (right to be candidate) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon bagi Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa di dalam persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013 (vide bukti T-1); 2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Drs. Naziarto, SH., MH-Dra. Nursaadah, MM. mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai bakal pasangan calon dan diterima oleh Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja