Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 23 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 35 huruf a beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, selanjutnya disebut UU 23/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 24 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya dengan rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 35 huruf a UU 23/2006 “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” Penjelasan 35 huruf a UU 23/2006 “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 25 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjelaskan sebagai Pemohon dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya karena tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan pasangannya yang berbeda agama dengan Pemohon, bahkan jika tetap melangsungkan perkawinan maka Pemohon justru terancam pidana. 4. Bahwa pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya tidak jelas dan tegas secara makna sehingga keberlakuan norma a quo bergantung pada adanya penetapan pengadilan yang secara faktual tidak dapat diperoleh oleh Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon menjadi terhalang untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum administratif atas perkawinannya walaupun dilakukan berdasarkan kehendak bebas dan keyakinan masing-masing pihak. Selain itu, Pemohon pun kehilangan kemerdekaannya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan secara hukum yang sah. Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang- undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3] dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya mengaitkan dengan Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, yang pernah diajukan oleh Pemohon dalam kaitan dengan pengujian norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), mengenai syarat sahnya perkawinan. Dalam kaitan dengan Permohonan Nomor 24/PUU- XX/2022, Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon karena uraian anggapan kerugian hak konstitusional, berupa terhalanginya niat untuk menikah dengan pasangannya yang berbeda agama akibat dari pengaturan syarat sahnya perkawinan dalam UU Perkawinan yang relevan dengan kerugian atau 26 anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022. Berkenaan dengan hal tersebut, sekalipun dalam Permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 Pemohon diberikan kedudukan hukum (legal standing), menurut Mahkamah, hal tersebut tidak serta-merta Pemohon mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap norma Pasal 35 huruf a UU 23/2006 dan Penjelasannya. Terlebih, norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah berbeda, yaitu UU 23/2006 yang mengatur mengenai administrasi kependudukan yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan yang memiliki esensi yang berbeda. Oleh karena itu, sekalipun Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi P