Pengujiaan Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654, selanjutnya disebut 27 UU 15/2006) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 28 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 huruf c UU 15/2006 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua atau Wakil Ketua BPK; c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun; d. telah berakhir masa jabatannya; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Kejaksaan RI. Pemohon I telah berusia 74 tahun, Pemohon II telah berusia 70 tahun, dan Pemohon III telah berusia 70 tahun; 4. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 18 huruf c UU 15/2006 yang mengatur masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberhentikan karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, sehingga para Pemohon secara otomatis tidak dapat mengikuti seleksi 29 dalam penerimaan/pencalonan pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU 15/2006, karena usia para Pemohon telah melewati batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun; 5. Bahwa Pasal 18 huruf c UU 15/2006 merupakan norma yang berlebihan, karena pembatasan masa jabatan anggota BPK sesungguhnya telah dibatasi dengan periode jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sehingga masa jabatan anggota BPK sudah dibatasi secara periodesasi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon pada pokoknya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan dengan adanya batasan usia maksimal untuk diberhentikan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. Adapun di dalam permohonannya para Pemohon menggunakan dasar Pasal 13 huruf i UU 15/2006 sebagai syarat usia minimal untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK yaitu, paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Kemudian apabila dikaitkan antara Pasal 13 UU 15/2006 yang merupakan syarat untuk dipilh sebagai anggota BPK dan Pasal 18 UU 15/2006 yang merupakan alasan diberhentikannya ketua, wakil ketua, dan anggota BPK, khususnya Pasal 18 huruf c UU 15/2006 di mana para Pemohon menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan mengenai batas usia maksimal untuk diberhentikan, yaitu berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, mengakibatkan para Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota BPK, walaupun telah memenuhi persyaratan batas usia minimum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 UU 15/2006. Dengan demikian, seandainya batas usia maksimal masa jabatan 67 (enan puluh tujuh) tahun tersebut dihapuskan maka para Pemohon dapat mengajukan diri sebagai calon anggota BPK. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 18 huruf c UU 15/2006. Di samping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, sebagaimana diuraikan para pemohon, jika permohonannya dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Namun, 30 setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, telah ternyata Mahkamah tidak melihat atau menemukan adanya uraian dan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah kandidat yang akan mengajukan diri atau pern