Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas pasal, ayat dan frasa dalam Pasal 1 butir 3, butir 12, butir 14, Pasal 13, Pasal 14, Penjelasan Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut UU 40/2004) terhadap Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 40/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK para Pemohon dapat mengajukan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945; 74 [3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya pasal, ayat, dan frasa di dalam UU 40/2004 yaitu: • Pasal 1 butir 3 pada frasa “pengumpulan dana” dan frasa “peserta”, Pasal 1 butir 12 pada frasa “negeri”, serta Pasal 1 butir 14 pada frasa “kerja” dan frasa “dalam hubungan kerja termasuk, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya”; • Pasal 13 ayat (1) pada frasa “secara bertahap”, dan frasa “sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”; • Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 frasa pada “secara bertahap”; • Pasal 17 ayat (1) pada frasa “peserta wajib membayar iuran”, ayat (2) frasa “wajib memungut iuran” dan frasa “menambahkan iuran”, ayat (3) frasa “iuran”, serta ayat (5) frasa “pada tahap pertama”; 75 • Pasal 20 ayat (1) pada frasa “yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah”; • Pasal 20 ayat (3): “Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran”; • Pasal 21 ayat (1) pada frasa “paling lama enam bulan sejak”, ayat (2) frasa “setelah enam bulan” dan frasa “iurannya”; • Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) frasa “iuran”; • Pasal 28 ayat (1): “Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang wajib membayar tambahan iuran”; • Pasal 29 ayat (1) pada frasa “kerja”dan ayat (2) pada frasa “kerja”, frasa “pekerja”, serta frasa “atau menderita penyakit akibat kerja”; • Pasal 30 pada frasa “kerja adalah seorang yang telah membayar iuran”; • Pasal 31 ayat (1) pada frasa “kerja” dan ayat (2) frasa “kerja” serta frasa “pekerja yang”; • Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) pada frasa “kerja”; • Pasal 34 ayat (1) pada frasa “iuran” dan frasa “kerja”, ayat (2) dan ayat (3) pada frasa “iuran”; • Pasal 35 ayat (1) pada frasa “atau tabungan wajib”, ayat (2) frasa “masa pensiun” dan frasa “atau meninggal dunia”; • Pasal 36 pada frasa “peserta yang telah membayar iuran”; • Pasal 37 ayat (1) pada frasa “sekaligus” dan frasa “pensiun, meninggal dunia”, ayat (2) frasa “seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya”; • Pasal 7 ayat (3): “Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun”; • Pasal 38 ayat (1): “Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja”; • Pasal 38 ayat (2) pada frasa “iuran”; • Penjelasan UU 40/2004 frasa “sektor informal dapat menjadi peserta secara suka