Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008

Menimbang : 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 11 Februari 2008 dari para Pemohon: a. Prof. Dr. H. Mohammad Surya, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat; b. H.M. Rusli Yunus, Ketua Pengurus Besar PGRI, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat; c. Ir. Abdul Azis Hoesein, Meng.Sc., Dipl. HE, Ketua Pengurus Besar PGRI, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan Bachtiar Sitanggang, SH, para Advokat pada “Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Maret 2008; 2. bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 9/PUU-VI/ 2008 pada tanggal 11 Maret 2008; 3. bahwa terhadap perkara permohonan Nomor 9/PUU-VI/2008 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/TAP.MK/2008 bertanggal 12 Maret 2008 tentang Penunjukan Panel Hakim; b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/TAP.MK/2008 bertanggal 17 Maret 2008 tentang Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan; 4. bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula mendengar keterangan para Pemohon dalam Sidang Panel tanggal 9 April 2008 untuk pemeriksaan perbaikan permohonan; 5. bahwa para Pemohon dan kuasa hukumnya Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. dan Bachtiar Sitanggang, S.H. telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-VI/2008 masing-masing dengan surat bertanggal 28 Maret 2008, dengan alasan karena adanya perubahan substansi terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dengan telah disetujuinya oleh DPR mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008; 6. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim hari Senin, tanggal 5 Mei 2008 berpendapat, permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut angka 5 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan; Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); MENETAPKAN: - Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; - Menyatakan perkara Nomor 9/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali; - Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkara a quo; - Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 9/PUU-VI/2008 a quo dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 6 Mei 2008. KETUA, JIMLY ASSHIDDIQIE 2