Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- 21 undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 22 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf e Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. .. b. .. e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia [vide Bukti P-1] dan berstatus sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang aman, tentram dan bebas dari perdebatan yang berpotensi menimbulkan gesekan politik dalam masyarakat serta bebas dari rasa takut atas intimidasi dari golongan tertentu; 3. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, karena ketentuan norma pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum serta menimbulkan berbagai penafsiran dan ketidapastian hukum dalam syarat pencalonan kepala daerah, in casu batas usia calon kepala daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilakukan mendatang; 4. Bahwa Pemohon beranggapan Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pandangan dan kepastian hukum mengenai norma pasal yang mengatur perihal 23 batas usia calon kepala daerah dengan memperkuat penafsiran Mahkamah Agung dalam putusan No. 23 P/HUM/2024 yang menurut Pemohon telah memberikan kepastian hukum atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang multitafsir agar pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 berjalan tertib dan aman; 5. Bahwa menurut Pemohon, apabila Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan a quo, terdapat potensi pelaksanaan PILKADA Tahun 2024 berjalan tidak kondusif, tidak lancar dan mengganggu stabilitas keamanan, serta berpotensi terdapat opini liar di masyarakat mengenai batas usia calon kepala daerah, sehingga hal tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon karena tidak dapat merasakan PILKADA yang aman, tentram dan damai. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas, adalah benar Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang memiliki hak konstitusional dalam memilih dan dipilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024. Dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dinilai Pemohon telah bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud apabila tidak dimaknai batas untuk menghitung usia minimum untuk menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tidak dilakukan pada saat pelantikan pasangan calon. Menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial, di mana Pemohon sebagai pemilih dalam Pilkada 2024 beran