Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 33 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 34 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah kata “khusus” dalam Pasal 55 UU 2/2004 yang rumusan selengkapnya adalah: Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. 35 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, merupakan karyawan tetap sebuah perusahaan yaitu, PT Frina Lestari Nusantara yang memiliki masa kerja sekitar enam tahun terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan 4 Januari 2017 dengan Jabatan awal sebagai Manager Logistik dan jabatan terakhir sebagai Direktur (vide bukti P-8A, P-8B, dan P-9); 3. Bahwa Pemohon sebagai Pekerja telah kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena Pemohon tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum serta tidak memperoleh keadilan ketika Perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan seketika kepada Pemohon tanpa melalui proses hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003); 4. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Istri Pemohon (Fransisca Harlijanto) yang juga Direktur Utama Perusahaan telah terjadi Perselisihan dalam Rumah Tangga. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2017 Pemohon diberhentikan atau di Putus Hubungan Kerjanya oleh pemilik Perusahaan tanpa prosedur hukum yang jelas dan tidak ada alasan hukum yang kuat, secara langsung dan seketika, dari Jabatan sebagai Direktur PT Frina Lestari Nusantara. Pemohon menyatakan menolak dan tidak benar melakukan kesalahan berat karena dituduh mengambil data perusahaan menggunakan flash disk; 5. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan pembayaran pesangon kepada PT Frina Lestari Nusantara dan upaya penyelesaian perselisihan Pemohon telah melalui tahapan Bipartit (Bukti P- 13), selanjutnya Pemohon mengajukan penyelesaian perselisihan Tripartit dengan Mediasi yang berakhir gagal dan selanjutnya Disnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran (Bukti P-14); 6. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan gugatan kepada PT Frina Lestari Nusantara untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan Nomor Perkara 192/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg yang diputus pada tanggal 21 Januari 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, dalam gugatan ini dimenangkan oleh Pemohon (Bukti P-15); 36 7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Tergugat (PT Frina Lestari Nusantara) melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 yang telah diputus tanggal 12 Juni 2019, dalam upaya hukum kasasi ini dimenangkan oleh PT Frina Lestari Nusantara (Bukti P-16); 8. Bahwa merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara tersebut pada tingkat kasasi yang mestinya bertindak selaku judex jurist, namun ternyata juga telah menjalankan fungsi judex facti karena memeriksa kembali fakta hukum yang telah ditetapkan oleh judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta memeriksa alat bukti baru yang sebelumnya tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung dan kemudian menerima dan menilai serta menjadi bahan pertimbangan hukum bagi judex jurist/Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2019 pada pemeriksaan tingkat kasasi untuk memutus perkara tersebut, hal mana tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Makamah Agung sebagai pengadilan kasasi, yakni menjaga kesatuan hukum, di mana untuk mencapai kesatuan hukum tersebut Mahkamah Agung seyogyanya hanya mengadili perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum, dan bukan persoalan fakta seperti halnya pengadilan tingkat bawah; 9. Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut, Pemohon bermaksud melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, dengan alasan bahwa judex jurist/Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum atau terda