Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 168 Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU Kepolisian) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 169 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus juga selaku pembayar pajak (vide bukti bertanda P-3) yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya pasal yang diuji karena pajak yang dibayarkan oleh Pemohon I tidak dijalankan dengan optimal oleh negara karena buruknya pengelolaan lalu lintas yang salah satunya memunculkan kemacetan di jalan, akibat buruknya pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi (SIM); Bahwa Pemohon II mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami disabilitas (vide bukti bertanda P-4) yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya pasal yang diuji karena Pemohon II dipersulit mengurus SIM D (penyandang disabilitas) di wilayah Pemohon II; Bahwa Pemohon III mendalilkan sebagai badan hukum yang berperan serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan, salah satunya, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian, yang menurut Pemohon III, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 170 pasal yang dimohonkan pengujian tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon III sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan oleh terabaikannya fungsi utama penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian; Bahwa Pemohon IV mendalilkan sebagai badan hukum yang memberikan bantuan hukum mewakili kepentingan umum, yang pada pokoknya menyatakan pasal yang dimohonkan pengujian tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon IV sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menjadikan Kepolisian tidak lagi murni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sehingga pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban sebagaimana yang dimaksud oleh konstitusi tidak maksimal dijalankan; Bahwa Pemohon V mendalilkan sebagai badan hukum yang berperan serta dalam mendorong perubahan menuju kondisi yang lebih baik di dalam masyarakat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tersebut terkait dengan tidak transparannya pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengelolaan pemberian SIM oleh Kepolisian; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c UU MK, yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia baik sebagai penyandang cacat maupun yang berbadan hukum yang memiliki hak konstitusional sebagaimana telah diuraikan di atas, yang oleh para Pemohon, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo; Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana fakta yang telah diuraikan oleh para Pemohon di atas, yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon, tidak lagi terjadi. Namun, khusus terhadap Pemohon III, Mahkamah menerima kedudukan hukum (legal standing) yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum yang ruang lingkup akti