Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 138 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa mengenai objek permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian dalam bagian Pendapat Mahkamah; 139 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 20/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 3 April 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 21/P.KWK-SP/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 April 2010, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng dengan Nomor Urut 2; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan memberikan penilaian pada uraian tentang Pendapat Mahkamah; 140 Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Eksepsi Termohon 1. Perbaikan Permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu; 2. Permohonan Pemohon error in objecto; 3. Permohonan Pemohon obscuur libel; Eksepsi Pihak Terkait 1. Permohonan Pemohon obscuur libel; 2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.10.1] Terkait eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon error in objecto dan perbaikannya telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah memberi penilaian hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan objectum litis yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil perolehan suara bagi peserta Pemilukada, akan tetapi dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam menentukan objectum litis permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang merugikan Pemohon; 2. Bahwa fakta hukum menunjukkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 03/P.KWK-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (vide Bukti P-1,) juncto Berita Acara Nomor 04/KPU-SP/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (vide Bukti P- 2), telah diperbaiki Pemohon dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2010 karena merupakan hak Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU MK yang memberi kesempatan untuk mengadakan 141 perbaikan yang dipandang perlu, dan sepanjang Termohon belum memberikan jawaban, maka perbaikan permohonan yang demikian dimungkinkan. Perbaikan dimaksud adalah perbaikan objek permohonan yang menjadi keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 02/P.KWK- SP/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010 (vide Bukti P-4); 3. Bahwa Keputusan K