Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut 8/2012), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 14 terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, dan Pasal 58 huruf b UU 32/2004 terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 15 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 5 huruf m UU 42/2008, Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012, dan Pasal 58 huruf b UU 32/2004, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf m UU 42/2008 adalah, “setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut Pemohon Penjelasan Pasal 5 huruf m tersebut yang menyatakan, “Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”, dalam kenyataannya pemberi rekomendasi dan penjamin yaitu pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak diminta pertanggungjawaban atas rekomendasi dan jaminan tersebut; 2. Bahwa persyaratan menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut Pasal 12 huruf f dan Pasal 51 ayat (1) huruf f UU 8/2012 harus memenuhi syarat antara lain, yaitu, “setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara 16 Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945”. Menurut Pemohon pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 yang ditandatangani oleh bakal calon anggota yang bersangkutan di atas kertas bermeterai sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat; 3. Bahwa Pasal 58 huruf b UU 32/2004, menyatakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, diantaranya, “setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. Menurut Pemohon pernyataan “setia” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 58 huruf b tersebut dan “surat keterangan tidak pernah dipidana penjara...” sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai jaminan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:  Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 6 ayat (1), dan Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;  Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;  Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada 17 kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pe