Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Nomor 33/BA/KWK/KPU/VI/2013 oleh KPU Kotamobagu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni Tahun Dua Ribu Tiga Belas dan Surat Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 26/KPTS/KWK/KPU/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 37 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 38 Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Kotamobagu Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 20/Kpts/KWK/KPU-KK/IV/2013 tentang Penetapan 39 Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide bukti PT-2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagai berikut: Pemohon pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013 mengirimkan permohonan melalui e-mail atau laman Mahkamah Konstitusi RI dan melalui faksimili; Terhadap permohonan tersebut Mahkamah kemudian menghubungi Pemohon untuk mengirimkan permohonan sesuai dengan sistematika permohonan yang sudah ditentukan; Pemohon kemudian mengirimkan kembali permohonan melalui e-mail Mahkamah Konstitusi RI yang kemudian di-input ke dalam sistem menajemen perkembangan penanganan perkara (SIMPP) pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, pukul 16.47 WIB; Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon atau yang mewakili Pemohon pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013 sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh yang menyatakan, “Kepaniteraan menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon dan/atau kuasanya dalam waktu 1 (satu) hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL Mahkamah”, Sampai dengan batas waktu 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Pemohon tidak juga menyampaikan 12 (dua belas) rangkap dokumen asli (hard copy) permohonan, yaitu Kamis, 4 Juli 2013, Jumat, 5 Juli 2013, dan Sabtu 6 Juli 2013; 40 [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Kepaniteraan Mahkamah kemudian meregistrasi permohonan Pemohon pada tanggal 8 Juli 2013; [3.10] Menimbang bahwa Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) pada intinya menentukan “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa huku