Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 28 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 29 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan sebagai berikut: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 2. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-1), merasa hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V masing-masing telah melakukan pemesanan pembelian satu unit Apartemen Antasari 45 kepada pengembang PT Prospek Duta Sukses (PDS) yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Nomor 45, RT.2/RW.11, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan luas unit apartemen dan harga serta cara pembayaran pembelian yang berbeda- berbeda (vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-10); b. Bahwa para Pemohon dijanjikan oleh Pengembang PT PDS bahwa apartemen yang dibeli para Pemohon tersebut akan diserahterimakan kepada para Pemohon pada bulan Oktober 2017. Namun janji tersebut terus mundur hingga akhirnya pengembang mengubah skema waktu penyerahan apartemen tersebut kepada para Pemohon sampai dengan tahun 2020; c. Bahwa para pembeli apartemen tersebut termasuk para Pemohon dengan niat baik terus menerus telah melakukan kewajibannya yakni melakukan 30 pembayaran kepada pengembang, akan tetapi hak mereka untuk serah terima sesuai janji yang diberikan oleh pengembang tidak kunjung ada kepastian. Bahkan, progres pembangunan tidak selesai seperti yang dijanjikan oleh pihak developer/pengembang sampai dengan awal tahun 2020 karena kenyataannya pembangunan fisik yang terlaksana sampai saat ini baru berupa lahan parkir (basement) atau hanya sekitar 10% dari total keseluruhan progres pembangunan; d. Bahwa para Pemohon semakin kecewa dan terkejut di tengah kondisi ketidakpastian yang dialaminya karena adanya permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap PT PDS selaku pihak pengembang oleh dan atas nama Pemohon Eko Aji Saputra dengan jumlah piutang senilai Rp 2 miliar; e. Bahwa dengan adanya permohonan PKPU tersebut keberadaan para Pemohon semakin terpuruk dan dirugikan karena PT PDS berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020 diputuskan pailit (vide Bukti P-12), sehingga posisi dan kedudukan para Pemohon semakin tidak jelas keberadaannya, karena menurut para Pemohon berdasarkan UU 37/2004, kedudukan para Pemohon sebagai pembeli unit apartemen selalu ditempatkan sebagai kreditor yang berada pada posisi Kreditor Konkuren di mana posisi dan kedudukannya berada di bawah atau selalu didahulukan Kreditor Preferen maupun Kreditor Separatis; f. Bahwa menurut para Pemohon dengan diposisikannya para Pemohon sebagai Kreditor Konkuren berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020 (vide Bukti P-12) akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon dan juga para pembeli unit apartemen/rumah susun lainnya. [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 31 [3.6.1] Bahwa permohonan para Pemohon bertolak pada kasus konkret yang dialaminya sebagaimana uraian di atas yang menyebabkan para Pemohon menginginkan posisinya disamakan dengan Kreditor Preferen atau Kreditor Separatis dengan cara menguji konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004 ke Mahkamah; [3.6.2] Bahwa kasus konkret yang dialami para Pemohon sampai dengan adanya putusan pengadilan yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa pengembang Apartemen Antasari 45 dalam kea