Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607, selanjutnya disebut UU 36/2014) yang menyatakan, “Setiap jenis Tenaga Kesehatan hanya dapat membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 28 : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 28E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” Pasal 28F : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 [3.5.1] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi; [3.5.2] Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya: 1) Pemohon kehilangan kesempatan untuk membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi; 2) Pembatasan sebagaimana Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 telah memberi pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi yang belum bergabung dalam Organisasi Profesi untuk membentuk Organisasi Profesi guna berkarya, mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon a quo telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi (vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-12). Berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk membentuk Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan jenis Tenaga Teknis Kefarmasian Ahli Madya Farmasi menjadi terlanggar. Terhadap hal tersebut, terdapat potensi kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 50 ayat (2) UU 36/2014 dan terdapat hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Bahwa potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahk