Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 278/053/KPU.08.09/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, tanggal 6 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 67 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; 68 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Bandar Lampung sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 278/053/KPU.08.09/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, tanggal 6 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 271/031/KPU.08.09/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010, Nomor Urut 3 (vide Bukti Bukti P-4 = Bukti PT-6); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; 69 [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 278/053/KPU.08.09/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, tanggal 6 Juli 2010 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4); [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Rabu, 7 Juli 2010, Kamis, 8 Juli 2010, dan Jumat, 9 Juli 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 277/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.12] Menimbang bahwa selain itu, Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon; [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, serta kesaksian dari Panwaslu Kota Bandar Lampung, sebagai berikut: Pokok Permohonan 70 [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Adanya Tindak Pidana pemberian barang atau uang (money politics) ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji dan pamrih harus memilih Pasangan Calon No Urut 2 melalui koordinasi isterinya Pasangan Calon Walikota Nomor 2 (Ny. Hj. Eva Herman HN.) dengan cara memberangkatkan secara masal, kolektif, bertahap dan terencana seluruh Ibu-ibu pengajian dari seluruh kelurahan yang berada di Kota Bandar Lampung ke Mesjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus selama 4 (empat) bulan berturut- turut, dari bulan November 2009 sampai dengan bulan April 2010 yang dilakukan secara terstruktur dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kelurahan yang terdiri dari 13 kecamatan dan 98 Kelurahan yang dibentuk untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 (MANTAB) dengan program Wisata lbadah Banten, Kubah Mas dan Masjid Istiglal dan janji akan berwisata ke Yogyakarta atau ke Bandung (dengan syarat Drs