Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 213 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 214 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”; 215 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan pemilih aktif dan memberikan suaranya dalam setiap kontestasi Pemilu sejak dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih oleh negara. Para Pemohon pada pemilu terakhir tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Selain itu, para Pemohon juga merupakan akademisi dan penggiat kepemiluan; 3. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, namun dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 jelas merupakan pembatasan yang ketat terhadap askes setiap warga negara untuk dapat duduk dalam pemerintahan. Karena, dengan pengaturan Pasal 222 UU 7/2017 menjadikan hak a quo hanya dapat diakses oleh para elit partai politik peserta pemilu yang memiliki persentase tinggi pada pemilu sebelumnya, dan menutup akses bagi partai politik peserta pemilu dengan persentase rendah yang tidak ingin berkoalisi; 4. Bahwa selain itu, Pasal 222 UU 7/2017 telah membuka peluang hilangnya hak pemohon untuk dipilih dan memilih melalui pemilihan umum sebagai manifestasi hak memilih dan dipilih sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi, yakni dalam kerangka implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu asas demokrasi konstitusional. Demikian juga dalam konteks Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, setiap warga negara juga memiliki jaminan yuridis yang melekat untuk dapat melaksanakan hak pililhnya sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak yang dimaksud merupakan pelanggan hak asasi manusia dari warga negara; 5. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam kedaulatannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan beberapa alternatif calon yang ditawarkan oleh semua partai politik peserta pemilu. Oleh karena penyaluran hak tersebut tidak tersedia disebabkan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, maka menjadi kerugian bagi warga negara termasuk para Pemohon. 216 6. Bahwa menurut para Pemohon, dalam hal Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah atau akan dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan secara aktual terjadi karena berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan karena hak konstitusional para Pemohon untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadikan tidak tersedianya beberapa alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada pemilih. Dalam hal ini para Pemohon tercatat dalam DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [vide Bukti P-6]. Sehingga, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya n