Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 47 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 48 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 4 huruf b, Pasal 6, Pasal 81 angka 13, angka 15, angka 18, angka 19, angka 25, angka 29, Penjelasan angka 42 dan angka 44 UU 11/2020 yang menurut Pemohon 49 bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; 2. bahwa Pemohon adalah federasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor Penc.568/5236/HI-S/X/2013 [vide bukti P-3]; 3. bahwa sebagai sebagai organisasi pekerja/buruh yang mempunyai fungsi sebagai sarana dan penyalur aspirasi dalam memperjuangan hak dan kepentingan anggotanya dapat diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum di hadapan lembaga peradilan, termasuk di antaranya di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Singaperna [vide bukti P-4 dan bukti P-5]. Berdasarkan hal tersebut, Deni Sunarya dan Muhammad Hafidz sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa selaku Pemohon dalam permohonan a quo; 4. Bahwa keberadaan Pemohon merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia setidak-tidaknya potensial dan dapat dipastikan akan dirugikan oleh berlakunya UU 11/2020, sebagai berikut: a. Pasal 4 huruf b UU 11/2020 berakibat perjanjian kerja waktu tertentu tidak memiliki batasan perpanjangan dan/atau pembaharuan, tidak ada syarat- syarat jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, mengurangi pengaturan penetapan upah minimum, dan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; b. Pasal 6 UU 11/2020 tidak memiliki kejelasan rumusan dalam rujukan pasal sebelumnya karena penyusunannya tidak didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan dalam Pasal 22A UUD 1945; c. Pasal 81 angka 13 UU 11/2020 yang mengubah Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) telah menghilangkan akibat hukum dari tidak adanya perjanjian kerja waktu tertentu secara tertulis, sehingga tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum sebagai hak konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 50 d. Pasal 81 angka 15 UU 11/2020 yang mengubah Pasal 59 UU 13/2003, dapat menyebabkan Pemohon diperjanjikan perjanjian kerja waktu tertentu tanpa batasan waktu perjanjian, perpanjangan, dan/atau pembaharuan, sehingga tidak menjamin hak bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; e. Pasal 81 angka 18 dan angka 19 UU 11/2020 yang telah menghapus Pasal 64 serta Pasal 65 UU 13/2003 telah membuka kemungkinan hubungan kerja anggota Pemohon dapat dialihkan ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tanpa mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dapat diserahkan, sehingga tidak menjamin hak bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; f. Pasal 81 angka 25 UU 11/2020 yang menambah muatan materi Pasal 88 UU 13/2003 menyebabkan kenaikan upah hanya didasarkan pada perhitungan nilai inflasi atau pertumbuhan ekonomi, sehingga akan mengurangi hak konstitusional Pemohon mendapatkan imbalan yang layak sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; g. Pasal 81 angka 29 UU 11/2020 yang telah menghapus Pasal 91 UU 13/2003 dapat mengakibatkan kesepakatan upah di bawah upah minimum tanpa adanya akibat dan kewajiban hukum bagi pengusahanya, sehingga akan menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan imbalan yang adil dan layak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; h. Penjelasan Pasal 81 angka 42 UU 11/2020 yang melarang perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur lebih baik dari ketentuan perundang-undangan, sehingga akan mengurangi penghidupan yang layak bagi kemanus