Pengujian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran CC angka 5 pada Sub Urusan Ketenagalistrikan]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undanng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 44 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, Ismail Thomas, S.H., M.Si, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo bertindak dalam kapasitas sebagai Bupati Kutai Barat. Dalam status demikian, Pemohon I menganggap menderita kerugian konstitusional karena menurut Penjelasan Umum paragraf I UU Pemda (sic!), “Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Pemohon I, hal sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan UU Pemda dimaksud menjadi terhalangi oleh berlakunya UU Pemda, khususnya karena adanya Lampiran CC angka 5 pada sub urusan ketenagalistrikan (vide Perbaikan Permohonan halaman 4). 2. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon I tidak secara tegas menunjukkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo, namun oleh karena Pemohon I adalah kepala daerah otonom kabupaten (in casu Bupati Kutai Barat) di mana menurut Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,sementara itu berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Pemda dikatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom maka dengan demikian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I ternyata berkait langsung dengan pokok permohonan sehingga perihal kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I akan dipertimbangkan bersama- sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 45 3. Bahwa Pemohon II, Jackson John Tawi, menjelaskan kedudukannya dalam permohonan a quo sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (bukti P.4). Dalam permohonannya, Pemohon II menerangkan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama pribadi dan masyarakat pemilihnya dan representasi konstituen masyarakat Kutai Barat (vide Perbaikan Permohonan halaman 4) sehingga timbul pertanyaan, apakah Pemohon II juga dapat dikatakan bertindak untuk dan atas nama DPRD Kutai Barat dalam permohonan a quo? Kalaupun benar demikian maksud Pemohon II, pertanyaan selanjutnya apakah Pemohon II dapat bertindak langsung mengajukan permohonan a quo tanpa persetujuan anggota DPRD Kutai Barat? Sementara itu, permohonan a quo adalah berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dalam hal ini penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten di mana DPRD Kabupaten merupakan salah satu unsur penyelenggaranya namun Pemohon II tidak secara jelas menerangkan hal itu. Dengan demikian, telah ternyata pula bahwa perihal kerugian hak dan/atau kewenangan Pemohon II juga berkaitan langsung dengan pokok permohonan sehingga kedudukan hukum (legal standing) Pemohon II pun akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan; 4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka (1) dan angka (2) di atas, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II juga tidak tegas menyatakan dalam permohonannya apakah bertindak dalam kapasitas