Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang 125 Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 bertanggal 6 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilukada dan tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dimaksud; Dalam Eksepsi [3.3] Menimbang bahwa alasan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah sebagai berikut: Eksepsi Termohon 1. Dalil Pemohon I dan Pemohon II yang mempersoalkan Surat Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010, bertanggal 6 Juli 2010, bukanlah objek yang dapat diajukan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) menyatakan bahwa “Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada.”; 2. Termohon telah melaksanakan penetapan hasil rekapitulasi pemilukada sebagaimana yang diatur dalam SK KPU Nomor 13/Kpts/KPU-Kab- 003434945/2009 tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 dalam rapat pleno terbuka KPU Pesisir Selatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB. (Bukti T-2); 3. Terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menerima SK KPUD Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 126 2010, tidaklah menjadi kewajiban Termohon untuk menyerahkannya. Bahwa secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008, meskipun Pemohon tidak mengetahui surat keputusan KPUD tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilukada, Pemohon dapat mengacu dan berpedoman kepada hari diumumkan dan dibacakannya hasil rekapitulasi a quo; 4. Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, pada hari Selasa tanggal 6 Juli Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010; 5. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka jelas dan tegas dapat dikatakan bahwa objek yang dijadikan dasar permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah tepat (error in objecto). (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 62/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 69/PHPU.D-VIII/2010); 6. Pemohon II telah keliru dan tidak konsisten dalam memberikan nama Surat Keputusan KPUD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab- 003434945/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010. Di dalam objek permohonannya Pemohon II tidak mengutip dan menuliskan SK tersebut sebagaimana yang Termohon terbitkan, namun di dalam uraian permohonan selanjutnya Pemohon II menuliskannya sebagai berikut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 (vide permohonan Pemohon II halaman 4); 7. Merujuk kepada Pasal 5 PMK 15/2008, Termohon telah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010. Termohon telah memberikan undangan kepada Pasangan Calon, Panwas Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, dan instansi terkait seperti Muspida dan lain-lain, untuk menghadiri rapat pleno tersebut (Bukti T-3, Bukti T-4, dan Bukti T-5); 127 8. Kegiatan rapat pleno KPU tersebut dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing ialah: Dahnul selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Mandat Nomor 68/SM/KPS/VI/2010 bertanggal 28 Juni 2010 (Bukti T-6); Tomi Estrada, SE selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai dengan Surat Mandat Nomor 032/TK-NADI/MDT./A/VII/2010 bertanggal 5 Juli 2010 (Bukti T-7); Drs. Erman Bachtiar selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai dengan Surat Mandat Nomor 1933/Mandat/TK-Syafsa/7/2010 bertanggal 3 Juli 2010 (Bukti T-8); Fadris selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sesuai dengan Surat Mandat Nomor 02/IN-PPP-Plus/VI/2010 bertanggal 25 Juni 2010 (Bukti T-9); Sabaruddin selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sesuai dengan Surat Mandat Nomor SM/01/Koalisi Perubahan/Pessel/VII/2010 bertanggal 5 Juli 2010 (Bukti T-10). Kehadiran ditandai dengan pengisian daftar hadir oleh semua saksi (Bukti T-11), PPK Kecamatan (Bukti T-12), Panwas Kecamatan Pemilukada Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti T-13), dan undangan lainnya (Bukti T-14); 9. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala menghasilkan dokumen berupa Model DB-KWK.KPU (Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010) (Bukti T-17), Model DB1-KWK.KPU (Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010) (Bukti T-18) serta lampiran Model DB1-KWK.KPU (Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010) (Bukti T-19). Semua dokumen tersebut telah ditandatangani pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 oleh semua anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; 10. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPUD Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-003434945/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010; 11. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh 128 Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, KPU telah menyerahkan satu rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada Marjoni, S.Ag selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tomi Estrada, SE selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Erman Bachtiar selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Indra Jaya selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Novrizal selaku Ketua Panwaslu Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010. (Bukti T-20); 12. Pemohon I mendaftarkan permohonannya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 pada pukul 09.22 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 273/PAN.MK/2010 yang notabene berselang waktu 4 (empat) hari semenjak Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010, yang dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka KPUD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 5 Juli 2010, di GOR H. Zaini Zen, Painan, yang seharusnya secara