Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 29 Juli 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, tanggal 29 Juli 2011; 79 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara 80 yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi 81 Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 29 Juli 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor 18/Kpts/KPU-LJ/Tahun 2011, tanggal 3 Juni 2011 tentang Penetapan Undian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (vide Bukti P-1); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2011 tentang Rekapitulasi dan 82 Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Lanny Jaya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, tanggal 29 Juli 2011; Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 1 Agustus 2011; Selasa, 2 Agustus 2011; dan Rabu, 3 Agustus 2011, karena hari Sabtu, 30 Juli 2011 dan Ahad, 31 Juli 2011, bukan hari kerja; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 282/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahka