Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) yang menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu UU Pemda terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu 16 Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 17 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah kawin (vide bukti P-3 dan bukti P-4) yang telah mencoba menggunakan hak memilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Juli 2012, yaitu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku kepada petugas PPS Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, tetapi para Pemohon tetap tidak dapat memilih dikarenakan ditolak oleh petugas PPS tersebut. Penolakan tersebut dilakukan dengan alasan petunjuk KPU Jakarta Timur yang menyatakan bahwa apabila Pemilih tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), sepanjang pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS), dapat menggunakan hak suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku (vide bukti P-8); Hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan karena tidak dapat memilih akibat tidak tercantumnya para Pemohon baik dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Sementara (DPS), walaupun para Pemohon telah menunjukkan KTP dan KK yang asli dan masih berlaku. Petugas PPS mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Menurut para Pemohon, Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon dan warga lainnya untuk memilih (the right to vote) apabila tidak tercantum dalam DPT maupun DPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah lainnya maupun yang akan datang; Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Pemda tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: 18  Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”;  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;  Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan sudah kawin (vide bukti P-3 dan bukti P-4) yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menurut para Pemohon, hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 69 ayat (1) UU Pemda. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena pada faktanya para Pemohon selaku warga Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memilih pada pemungutan suara Pemilukada Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung tanggal 11 Juli 2012, karena tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi pada Pemilukada berikutnya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; 19 Pokok Permohonan [3