Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 April 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilukada, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dimaksud; Dalam Eksepsi [3.3] Menimbang bahwa alasan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, yang selengkapnya tercantum di dalam Duduk Perkara, adalah sebagai berikut: Eksepsi Termohon 1. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 71 Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008); 2. Objek perselisihan oleh Pemohon adalah Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010, bukannya Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008. Eksepsi Pihak Terkait 1. Permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK 15/2008; 2. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur yang bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara sebagai objek perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, melainkan mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Dalam petitum permohonannya Pemohon nyata- nyata meminta Mahkamah agar "Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010". Adapun dalam perkara a quo, penetapan mengenai hasil penghitungan suara adalah bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010; 3. Selain mendasarkan pada peraturan tersebut di atas, Pihak Terkait juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 43/PHPU.D-Vlll/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang pada bagian