Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 Undang- 434 Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 435 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57, Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6, dan Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 86 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 UU 4/2023: … “(4) Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan. … (6) Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.” (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat: 436 a. rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan b. … ditetapkan oleh Dewan Komisioner.” Pasal 6 ayat (1) angka 1 huruf l dalam Pasal 7 angka 6 UU 4/2023: “(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang: … l. melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan;” Pasal 20B ayat (1) dalam Pasal 276 angka 13 UU 4/2023: “(1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan.” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti 9, Bukti P-11, dan Bukti P-13], terdiri atas: a. Pemohon I adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Djuanda, Bogor sekaligus merupakan nasabah di Bank Negara Indonesia [vide Bukti P-9 dan Bukti P-20]; b. Pemohon II adalah seorang dosen dan peneliti Universitas Islam Bandung sekaligus merupakan nasabah di Bank Central Asia [vide Bukti P-12 dan Bukti P-22]; c. Pemohon III selain sebagai perorangan warga negara Indonesia juga merupakan nasabah yang memiliki tabungan atau simpanan di Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit (NBP) 31 Jatinangor [vide Bukti 23]. 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III baik sebagai warga negara maupun nasabah bank berupa jaminan atas suatu sistem perbankan yang independen dan pembagian urusan yang tepat bagi bank sentral dan lembaga-lembaga constitutional monetary lainnya, hak untuk memajukan dirinya 437 dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dikarenakan terganggung atau setidak-tidaknya berpotensi terganggunya independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berimplikasi bagi perbankan di mana Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai nasabah bank; 5. Bahwa demikian juga dalam kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai dosen dan peneliti termasuk sebagai nasabah bank, di mana permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan bagian dari bentuk pengabdian kepada masyarakat dal