Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Sehubungan dengan putusan a quo yang baru saja selesai dibacakan, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya Permohonan Pemohon tidak ditolak namun dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Sehingga, tidak masuk pada penilaian terhadap norma yang diujikan sebagaimana termaktub pada pokok Permohonan. Adapun alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) ini, sebagai berikut: 1. Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003, yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan”. 2. Bahwa penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pengujian norma yang hendak diuji. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 23 c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan. 3. Bahwa apabila diperhatikan, memang benar Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Namun Pemohon tidak cukup hanya memiliki kualifikasi untuk mengajukan Permohonan sebagai warga negara Indonesia saja, tetapi Pemohon juga harus membuktikan adanya kerugian konstitusional atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, secara faktual atau potensial. Terhadap hal ini, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberi penegasan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 24 Dalam praktiknya, tolok ukur suatu perkara dinyatakan memiliki atau tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan pada 5 (lima) syarat kerugian konstitusional tersebut di atas, namun seiring berjalannya waktu mendudukkan 5 (lima) syarat tersebut dalam setiap perkara tidak mudah, baik karena karakteristik perkara atau pun pertimbangan lain, sehingga penilaian kedudukan hukum seringkali mengalami fluktuasi in casu terkadang ketat dan pada kasus yang lain terlihat longgar dalam menilai kedudukan hukum Pemohon. Oleh karena itu, perlu direkonstruksi parameter kedudukan hukum yang lebih ajeg, terukur, konsisten, dan bertaat asas. Sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai pintu masuk (entry point) dalam menilai kedudukan hukum Pemohon secara pasti dan jelas tolak ukurnya pada setiap perkara. 4. Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya mengemukakan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi dan menganggap mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Namun demikian, setelah saya mencermati secara saksama Permohonan dan bukti yang diajukan, Pemohon sesungguhnya tidak memiliki kerugian konstitusional baik yang secara spesifik, aktual, ataupun potensial menurut penalaran yang wajar. Sebab, Kerugian konstitusional yang di dalilkan oleh Pemohon adalah kerugian konstitusional yang bukan terletak pada diri Pemohon sendiri melainkan pada keluarga Pemohon yakni adik kandung Pemohon yang trauma akibat sistem zonasi penerimaan siswa baru. Hal ini diakui oleh Pemohon sendiri dalam angka 6 Perbaikan Permohonan halaman 5 - 6 sebagai berikut: “Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dan memiliki 2 adik kandung laki- laki. Adik kandung pertama bernama Simon Fransisco Siahaan (baru lulus SMA) dan adik kandung kedua bernama Yoel Riski Siahaan (berusia 16 Tahun, pelajar SMK kelas 10) (bukti P-4 Kartu Keluarga). Kerugian konstitusional terletak kepada adik kandung Pemohon memiliki trauma akibat sistem zonasi penerimaan siswa baru, trautama ini muncul ketika melakukan pendaftaran di sekolah negeri yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pemohon dan pada akhirnya adik kandung Pemohon atas keputusan orangtua Pemohon lebih memilih sekolah swasta.” 25 5. Dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon yang tidak secara langsung mengalami kerugian konstitusional, tidak dapat serta merta menggunakan kerugian konstitusional adik kandungnya sebagai kerugian konstitusionalitasnya, kecuali dengan surat kuasa mewakili kepentingan adik kandungnya tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Andaipun adik kandung Pemohon menguasakan kepada Pemohon, -quad non-, maka harus dilihat pula apakah adik Pemohon sudah cakap membuat surat kuasa tersebut kepada Pemohon. Jika adik Pemohon belum cakap, maka adik Pemohon melalui orang tua atau walinya dapat menguasakan kepada Pemohon. Namun dalam Permohonan ini, sekali lagi, Pemohon justru mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai pihak yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat berlakunya Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Terlebih Pemohon bukanlah berada pada usia sekolah. 6. Bahwa dengan tidak adanya kerugian konstitusional Pemohon, maka demikian (eo ipso), menurut saya, secara terang benderang, tidak nampak adanya kerugian yang disebabkan oleh Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 atas Permohonan a quo. Dengan kata lain, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo. Sehingga, sekali lagi, Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima (N.O/ niet ontvankelijke verklaard) *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera 26 Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto