Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 24 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 25 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon, Perludem, menjelaskan atau menguraikan dirinya sebagai badan hukum privat berupa organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang bergiat mendorong pelaksanaan pemilihan umum demokratis serta mendorong demokratisasi di Indonesia. Uraian demikian dibuktikan Pemohon dengan mengajukan alat bukti berupa Akta Notaris Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn. mengenai Pendirian Yayasan Perludem, bertanggal 15 November 2011, Nomor 279; Akta Notaris Heru Siswanto, S.H., M.Kn. mengenai Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem, bertanggal 9 Juli 2020, Nomor 3; serta Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0018748, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Perludem, bertanggal 15 Juli 2020 (vide Bukti P-3); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 157 ayat (1) “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Pasal 157 ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.” 3. Bahwa Pemohon menguraikan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya menyatakan: Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 26 Pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 24C ayat (1) “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 4. Bahwa sebagaimana diuraikan Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada karena ketentuan a quo yang memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan, ternyata hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Belum dibentuknya badan peradilan khusus tersebut menurut Pemohon berpotensi menggagalkan salah satu tahap dalam proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yaitu tahapan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Hal demikian potensial mengakibatkan pula upaya dan aktivitas Pemohon dalam mendorong terwujudnya MK sebagai peradilan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah menjadi sia-sia; 5. Bahwa menurut Pemohon Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan bilamana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pilkada dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka potensi kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi; 6. Bahwa setelah mencermati uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar badan hukum privat, yaitu organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat bernama Perludem, yang bergiat mendorong pelaksanaan pemilihan umum demokratis ser