Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 72 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 73 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 76 huruf a UU Perlindungan Anak. yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Pasal 76 huruf a Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; b. ... 2. Bahwa Pemohon I adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara (Sic!), dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU Perlindungan Anak jo Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dengan keanggotaan yang diangkat terakhir berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2014-2017 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022 bertanggal 15 Juni 2017. Pemohon I, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Susanto, M.A. selaku Ketua KPAI 74 berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan, Ketua KPAI mempunyai tugas mewakili KPAI secara organsasi di dalam dan di luar serta di lembaga Peradilan, kecuali ada keputusan lainnya [vide Bukti P- 3A]; 3. Bahwa Pemohon II adalah Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) yang merupakan komisi bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, tanggal 30 Desember 2015 [vide Bukti P-4], dalam hal ini diwakili oleh Ayu Ningsih, S.H., dalam jabatan selaku Komisioner/Wakil Ketua KPPAA [vide Bukti P-5], yang berwenang bertindak mewakili KPPAA berdasarkan Rapat Pleno KPPAA sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor 006/V/RP/KPPAA/2019, tanggal 13 Mei 2019 [vide Bukti P-5A]; 4. Bahwa Pemohon III adalah Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD Provinsi Kalimantan Barat) yang merupakan komisi bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 276/DPP-PA/2018 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 tanggal 11 Mei 2018 [vide Bukti P-6], dalam hal ini diwakili oleh Alik Ruslaini Rosyad, S.T., selaku Komisioner/Anggota KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, yang berwenang bertindak mewakili KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan hasil Rapat Pleno KPPAD Provinsi Kalimantan Barat tanggal 2 Mei 2019 [vide Bukti P-6A]; 5. Bahwa Pemohon IV adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor (KPAID Kota Bogor) yang merupakan komisi bersifat independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 463.45-144 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor 75 Periode 2017-2022 tanggal 14 Maret 2017, yang diubah dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 463.45-184 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Wakil Ketua II dan Anggota Bidang Hak Sipil Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bogor Periode 2017-2022, tanggal 7 Agustus 2018 [vide Bukti P-7], dalam hal ini diwakili oleh Dudih Syiaruddin, S.Sos, M.M., selaku