Pengujian UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [Pasal 1 angka 21, Pasal 59 ayat (1) beserta Penjelasan, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 76, dan Pasal 77 ayat (2)]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 178 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252 selanjutnya disebut UU 20/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 179 [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing), para Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu hak atas harta benda, hak bertempat tinggal, dan hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. b. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV masing-masing adalah pemilik unit satuan rumah susun komersial dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan karenanya mempunyai hak perdata atas unit satuan rumah susun (sarusun) sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, dan/atau Berita Acara Serah Terima dengan pelaku pembangunan. Pemohon III adalah penghuni yang mendapatkan kuasa dari pemilik sarusun yang berhak menggunakan dan menghuni unit sarusun. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 180 c. Bahwa para Pemohon telah memiliki dan atau menghuni rumah susun yang telah dibeli dari pelaku pembangunan, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan atas ketentuan hukum yang diatur dalam UU 20/2011. d. Bahwa para Pemohon berkepentingan atas pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang beranggotakan seluruh pemilik atau penghuni rumah susun, karena kemungkinan pembentukan PPPSRS yang tidak tunggal menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon dalam memperoleh kepentingan hukum dan kepastian hukum yang adil, perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya, perlindungan atas hak milik pribadi, dan perlindungan atas hak bertempat tinggal. e. Bahwa para Pemohon berkepentingan dalam hal terbentuknya PPPSRS dan satu kesatuan dengan pengesahan/disahkannya status badan hukum PPPSRS. UU 20/2011 hanya menormakan pembentukan atau dibentuknya PPPSRS, namun tidak menormakan pengesahan atau disahkannya status badan hukum PPPSRS dalam satu kesatuan. Akibatnya, walaupun PPPSRS telah dibentuk/terbentuk, namun tidak mempunyai legalitas bertindak ke luar dan ke dalam. Dengan demikian para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlindungan atas harta benda yang di bawah kekuasaannya, hak bertempat tinggal, dan hak milik pribadi [Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. f. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV berkepentingan atas norma penyerahan pertama kali yang tidak melindungi pemilik, yang dimohonkan semestinya dimaknai penyerahan yuridis pertama kali. Para Pemohon tersebut mengalami kerugian konstitusional atas frasa “penyerahan pertama kali” karena mengalihkan tanggungjawab pelaku pembangunan (sesuai prinsip product liability) kepada pembeli atau konsumen, padahal belum ada pengalihan kepemilikan yang sah secara juridis (juridis levering), sehingga masih menjadi tanggungjawab dan resiko pada pelaku pembangunan. g. Bahwa para Pemohon berkepentingan atas norma hukum yang pasti dalam Pasal 59 ayat (3) UU 20/2011 perihal kata “dapat” dalam frasa “dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 181 bekerjasama dengan pengelola”, dan Pasal 75 ayat (4) UU 20/2011 perihal kata “dapat”. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 7 ayat (4) UU 20/2011, karena tidak ada kepastian bahwa rumah susun wajib dikelola dengan bekerjasama dengan pengelola. h. Bahwa para Pemohon berkepentingan atas norma dalam penggunaan kata “penghu