Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 152 yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 153 Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 10 dan Pasal 114 UU 28/2014 terhadap UUD 1945 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: a. Pasal 10: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. b. Pasal 114 Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah Perseroan Terbatas yang bernama PT Aquarius Pustaka Musik berdasarkan Akta Notaris James Herman Rahardjo, S.H., Nomor 97 tanggal 24 Mei 1993, yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, antara lain yaitu menjalankan usaha di bidang jasa pengelolaan manajemen suatu karya cipta intelektual pada umumnya, terutama karya cipta musik dan lagu, dan juga di bidang informasi dan komunikasi yang meliputi aktivitas penerbitan musik dan buku musik, yang mencakup usaha penerbitan musik seperti perolehan dan pencatatan hak cipta untuk gubahan musik (vide Bukti P-3). Adapun pihak yang dapat mewakili Pemohon I dalam persidangan ditentukan dalam Pasal 12 Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Aquarius Pustaka Musik, Nomor 67, yang pada pokoknya menyatakan, “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,...” (vide Bukti P-3). 154 Selanjutnya, dalam Akta Notaris Recky Francky Limpele, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aquarius Pustaka Musik Nomor 324, antara lain menyatakan Direktur Utama PT Aquarius Pustaka Musik adalah Rita Marlina (vide Bukti P-5). 4. Bahwa Pemohon II adalah Perseroan Terbatas yang bernama PT Aquarius Musikindo berdasarkan Akta Notaris James Herman Rahardjo, S.H., Nomor 64, tangal 23 April 2008, yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Aquarius Musikondo, antara lain yaitu menjalankan usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa perekaman suara, terutama di bidang perekaman musik baik dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, compact disc, digital video disc, laser disc maupun format-format lain (vide Bukti P-6). Adapun pihak yang dapat mewakili Pemohon II dalam persidangan ditentukan dalam Pasal 12 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Aquarius Musikindo, Nomor 64, yang pada pokoknya menyatakan, “Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,...” (vide Bukti P-6). Selanjutnya, dalam Akta Notaris Recky Francky Limpele, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aquarius Musikindo Nomor 323, antara lain menyatakan Direktur PT Aquarius Musikindo adalah Budi Hariadi (vide Bukti P-8). 5. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pencipta lagu dan artis penyanyi (vide Bukti P-11). 6. Bahwa dari kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon III pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon I adalah Pemegang Hak Cipta yang mengelola karya cipta lagu-lagu dari Para Pencipta, di antaranya ciptaan Pemohon III, berdasarkan perjanjian antara Pemohon I dan Pencipta. Ciptaan itu merupakan benda tidak berwujud yang menjadi milik dari Pencipta da