Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 50 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512 selanjutnya disebut UU 7/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 51 Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 5 Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Penjelasan Pasal 9 Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. 52 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai wiraswasta, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-5]. Para Pemohon merupakan owner dari PT. Trust Global Karya dan lebih dikenal dengan nama Viral Blast yang merupakan produsen dari e-book yang berjudul “Money Management” serta peranti lunak yang dapat difungsikan sebagai robot trading; 4. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah terenggut dengan adanya ketidakpastian hukum tentang definisi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 serta ketidakpastian hukum ruang lingkup subjek dari berlakunya “Skema Piramida” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014; 5. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon dibagi 3 bagian yaitu, pertama, ketidakpastian hukum dari definisi barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014. Kedua, ketidakpastian hukum ruang lingkup keberlakuan Skema Piramida; Ketiga, ketidakpastian hukum definisi Skema Piramida. Kerugian tersebut merupakan kerugian yang secara spesifik dan aktual terjadi kepada para Pemohon karena akibat ketidakpastian hukum tersebut, para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dihadapkan di muka pengadilan dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 105 UU 7/2014 yang menyatakan, “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah”. Bahwa JPU dalam dakwaannya mendalilkan jika para Pemohon dalam menjalankan bisnisnya bukan dari hasil penjualan barang, sehingga para Pemohon mempertanyakan apakah robot trading dan e-book bukan merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014; 6. Bahwa robot trading milik para Pemohon diblokir oleh Pemerintah, kemudian para Pemohon dijadikan tersangka dan ditangkap karena diduga melakukan 53 penipuan dengan Skema Piramida yang diancam dengan Pasal 105 UU 7/2014. Menurut para Pemohon, dalam suatu kegiatan usaha adalah sesuatu yang wajar untuk menawarkan suatu keuntungan kepada konsumen; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Di samping para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara keduanya, juga adanya anggapan kerugian yang dijelaskan tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut para Pemohon disebabkan karena adanya ketidakpastian hukum dari definisi barang dalam Pasal 1 angka 5 UU 7/2014 dan ketidakpastian hukum dari ruang lingkup Skema Piramida dalam Penjelasan Pasal 9 UU 7/2014. Sementara itu, anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial juga