Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, selanjutnya disebut UU 4/1996) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 14 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 15 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 6 UU 4/1996 yang menyatakan, “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”; 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 karena Pasal a quo tidak mengatur mengenai peralihan obyek hak tanggungan dari almarhum H. Mardi Can (suami Pemohon) kepada Pemohon sebagai ahli waris. Sementara di sisi lain, menurut Pemohon, dapat terjadi peralihan hak tanggungan dari kreditor lama kepada kreditor baru bila terjadi cessie, subrogasi, pewarisan, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 4/1996; 3. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia dan berstatus ahli waris dari almarhum H. Mardi Can (vide Bukti P-11). Pemohon merasa dirugikan karena tanah yang diagunkan (vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6) oleh almarhum suaminya yang bernama H. Mardi Can (vide Bukti P- 10) ternyata dilelang oleh kreditor tanpa sepengetahuan Pemohon dan ahli waris yang lain dari debitor H. Mardi Can; 4. Bahwa menurut Pemohon kerugian demikian disebabkan UU 4/1996 terutama Pasal 6 tidak mengatur adanya peralihan status atas obyek hak tanggungan dari debitor asal kepada debitor baru (in casu Pemohon sebagai ahli waris debitor asal); 5. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai Warga Negara Indonesia mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu hak untuk dilindungi kepemilikannya atas suatu properti tertentu, in casu tanah. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 selengkapnya menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 16 dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; 6. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional untuk diberi perlindungan atas “harta benda yang di bawah kekuasaannya” sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 di atas, potensial dirugikan ketika pemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 4/1996 (yang dimohonkan pengujian) ternyata melakukan penjualan obyek hak tanggungan tanpa pemberitahuan kepada Pemohon dan ahli waris lain dari debitor; 7. Bahwa menurut Pemohon Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan bilamana Pasal 6 UU 4/1996 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka potensi kerugian dengan berlakunya pasal a quo tidak akan terjadi lagi; 8. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo, yaitu Hj. Rosmanidar, memang terbukti sebagai salah satu ahli waris dari almarhum H. Mardi Can yang mengalami perceraian karena kematian, bersama-sama dengan ahli waris lain yaitu enam anak pasangan (alm.) H. Mardi Can dan Hj. Rosmanidar (vide Bukti P-11); 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusionalitas Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon sebagai istri (ahli waris) dari debitor mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 6 UU 4/1996 Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian hak konst