Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat), yang menyatakan: “(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;” terhadap UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang in casu Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai advokat yang merasa dirugikan karena ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat mengatur syarat usia minimal seseorang untuk menjadi advokat namun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 tidak mengatur usia maksimal seseorang untuk dapat menjadi advokat. Tidak diaturnya syarat usia maksimal dimaksud, menurut para Pemohon membuka kemungkinan bagi pensiunan polisi, jaksa, dan hakim, untuk menjadi advokat, yang mengakibatkan rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penegakan hukum karena advokat dari pensiunan polisi, jaksa, dan hakim masih memiliki ikatan psikologis dengan institusi asalnya. Apalagi menurut para Pemohon, status pensiun sebenarnya adalah pernyataan/penilaian dari negara bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kecakapan dalam bekerja baik secara psikis maupun fisik. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan a quo mengakibatkan jabatan advokat tidak lagi mulia karena menjadi semacam keranjang sampah untuk orang-orang yang sudah dianggap tidak cakap di institusi kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Kerugian konstitusional berikutnya adalah klien menganggap advokat pensiunan polisi, jaksa, dan hakim lebih unggul daripada para Pemohon yang merupakan advokat ”tulen”, karena para advokat pensiunan dimaksud dapat mempengaruhi rekan kerja mereka di masa lalu. Menurut para Pemohon tidak adanya batasan usia maksimal bagi calon advokat merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta bebas dari perlakuan diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [3.7] Menimbang bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai para Pemohon benar merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat (vide fotokopi KTP para Pemohon, bukti P-3, dan bukti P-4). Terkait dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon, Mahkamah menilai tidak adanya batasan usia maksimal bagi orang- orang yang ingin menjadi advokat memang secara relatif menimbulkan kerugian, baik bagi sesama calon advokat, bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat, maupun terhadap penegakan hukum di Indonesia pada umumnya. Bahwa kerugian yang bersifat relatif demikian, karena dapat terjadi pada semua Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 advokat, termasuk kepada para Pemohon, menurut Mahkamah t