Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual, Provinsi Maluku Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P- 4 = bukti T-38 = bukti PT-3), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1), karena Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 61   1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 62   UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikora Tual Periode Tahun 2013-2018, tanggal 26 April 2013 (vide bukti T-39 = bukti PT-4). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon lewat waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Oleh karena adanya eksepsi tersebut 63   maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait a quo, sebagai berikut: [3.7.1] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Kemudian dalam Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...;” [3.7.2] Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka objek permohonan adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara karena dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut terdapat perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon. Dalam perkara a quo yang memuat perolehan suara adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1), sedangkan dalam Keputusan KPU Kota Tual Nomor 40/Kpts/KPU- KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tual Periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-38 = bukti PT-3) tidak terdapat penghitungan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon, meskipun dalam judul keputusan tersebut tertulis “Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, objek permohonan yang tepat dalam perkara a quo adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1); [3.7.3] Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1