Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, selanjutnya disebut UU 30/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 50 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 51 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk bekerja demi mendapat penghasilan yang layak yang diatur Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan hak meningkatkan kualitas hidup pribadi demi kesejahteraan sesama manusia yang diatur dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945; jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02.01. tahun 2008, tanggal 2 April 2008 [vide Bukti P-3] dan telah diperpanjang masa jabatan Notaris berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris 52 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU- 00018.AH.02.03 Tahun 2023, tanggal 11 April 2023 [vide Bukti P-4]. 4. Bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang dimohonkan pengujian, potensial menyebabkan kerugian konstitusional karena Pemohon akan diberhentikan dengan hormat oleh Kementerian Hukum dan HAM tanpa digaji sebagai Notaris saat Pemohon berumur 67 tahun pada tanggal 17 April 2025. Padahal Pemohon masih membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di hari tua. 5. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi mulai pada tanggal 17 April 2025 saat Pemohon genap berumur 67 tahun. Kerugian dimaksud dianggap memiliki hubungan kausalitas dengan norma yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Notaris [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4] yang saat ini berumur 66 tahun (Pemohon lahir pada tanggal 17 April 1958), dan akan segera berhenti dari jabatannya sebagai Notaris saat berumur 67 tahun pada tanggal 17 April 2025 [vide Bukti P-1]. Dalam kualifikasinya sebagai Notaris tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (2) UU 30/2004 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. 53 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma