Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 19 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, selanjutnya disebut UU 35/2014) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang 20 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma dalam 39 ayat (3) UU 35/2014 yang menyatakan “Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan: Pasal 28B ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 21 3. Bahwa potensi kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 yaitu Pemohon setelah menikah akan kesulitan untuk mengadopsi anak yang memiliki agama yang berbeda dengan Pemohon; 4. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka potensi kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak akan terjadi; [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, ternyata anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, perihal kedudukan hukum Pemohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah memeriksa pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, dengan mendasarkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, dalam hal melanjutkan keturunan dapat dimungkinkan pasangan suami istri karena suatu sebab tertentu memilih untuk mengadopsi anak namun terbentur persyaratan formal yakni harus seagama dengan anak angkat yang diadopsinya; b. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menciptakan ketidakpastian 22 hukum sebab dalam perkembangannya, yang diutamakan dalam adopsi adalah semata-mata kepentingan terbaik anak dengan mendidik anak angkat layaknya anak kandung sendiri. Sehingga, penerapan frasa Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat dapat berdampak luas; c. Bahwa menurut Pemohon, ada yang salah dengan orang tua angkat jika mereka memaksa anak angkat untuk berpindah keyakinan mengikuti agama orang tua angkat tersebut; d. Bahwa menurut Pemohon, pengangkatan anak angkat atau adopsi anak tidak dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam konstitusi pun pengangkatan anak angkat menjadi hak dari setiap warga negara Indonesia [Pasal 28B UUD 1945 dan Pasal 14 serta Pasal 21 Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)]; e. Bahwa menurut Pemohon, calon orang tua angkat seharusnya diperbolehkan mengangkat anak meskipun keduanya (calon orang tua angkat dan calon anak angkat) memiliki agama yang berbeda mengingat tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat sehingga syarat tersebut seharusnya tidak menghalangi terwujudnya tujuan pengangkatan anak; f. Bahwa menurut Pemohon, syarat “harus seagama” dalam pengangkatan anak tidak dapat dikatakan sebagai tolak ukur dalam konteks perlindungan anak; g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 39 ayat (3) UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945 d