Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 18 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3 ayat (1) huruf d Undag- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 19 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang rumusannya adalah sebagai berikut: (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 20 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon adalah lulusan S-1 Fakultas Hukum yang sedang melaksanakan magang untuk menjadi advokat sejak tanggal 23 Februari 2019 dan akan selesai melaksanakan magang selama dua tahun pada tanggal 23 Februari 2021; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang mensyaratkan seorang Advokat harus berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun menimbulkan potensi kerugian bagi Pemohon karena jikapun Pemohon telah menyelesaikan magang selama dua tahun secara terus- menerus sampai dengan 23 Februari 2021, Pemohon belum juga bisa diangkat menjadi seorang Advokat karena pada tanggal 23 Februari 2021 mendatang Pemohon masih menginjak usia 24 tahun sehingga Pemohon harus menunggu sampai berusia 25 tahun pada tanggal 29 November 2021, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memiliki pekerjaan selama sembilan bulan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga kerugian akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon adalah disebabkan berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga potensial menyebabkan tertundanya rencana Pemohon untuk segera menjadi advokat ketika menyelesaikan magangnya sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Anggapan kerugian yang dimaksud Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 21 permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, sebelumnya telah ada permohonan mengenai batas usia minimal advokat dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 dan Nomor 79/PUU-XVI/2018, serta tentang batas usia maksimal advokat dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, tetapi dalam permohonan a quo Pemohon mendalilkan memiliki alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan tersebut; 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003 yang mengatur persyaratan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat telah menciptakan ketidaksamaan di dalam hukum karena menyebabkan perbedaan kedudukan untuk menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dibandingkan dengan mereka yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun; 3. Bahwa menurut Pemohon, kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur. Kemampuan akademik seorang advokat perlu dilengkapi