Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Perkara 83/PUU-XVII/2019 PUU Menolak Seluruhnya

Tanggal Putusan: 25 November 2020

Tanggal Registrasi: 2019-12-11

Pemohon

Saiful Mashud, S.H. (selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia)

Majelis Hakim

Manahan MP Sitompul (K), Saldi Isra (A), Enny Nurbaningsih (A), Hani Adhani (PP)

Amar Putusan

Ditolak

Pertimbangan Hukum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141, selanjutnya disebut UU 18/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 150 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 151 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b , Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b: 1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paiing sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Pasal 82 huruf a: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada: a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau Pasal 85 huruf a: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang: a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a; 2. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut ASPATAKI) yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat yang terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, Deputi Penyiapan 152 Pelatihan dan Deputi Penempatan, dalam kualifikasinya sebagai badan hukum privat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Anggaran Dasar ASPATAKI yang mempunyai anggota sebanyak 142 yang merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak dalam bidang usaha menempatkan tenaga kerja Indonesia/pekerja migran Indonesia ke luar negeri. 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan ASPATAKI telah ditentukan apabila terjadi persoalan hukum, baik sebagai penggugat/pelapor atau sebagai tergugat /terlapor, Ketua Umum yang saat itu menjabat secara langsung dapat mewakili kepentingan ASPATAKI tanpa diperlukan surat kuasa lagi dan Dewan Pengurus Pusat berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang kuasa hukum atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam suatu Surat Kuasa khusus. Selain itu, menurut Pemohon, ASPATAKI dibentuk atas dasar kebersamaan profesi dan berhimpun dalam suatu wadah organisasi bagi Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 4. Bahwa anggota ASPATAKI merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang bidang usahanya melaksanakan penempatan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, sehingga dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membela kepentingan anggotanya memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak diberlakukannya beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a UU 18/2017 telah menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon dalam kebebasan untuk berusaha dimana ancaman pidana yang ditanggung Pemohon tidak berdasar pada perbuatan yang dilakukannya sendiri. Selain itu, adanya ancaman kriminalisasi yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh pihak yang berwajib karena terjadinya multitafsir atas isi ketentuan dalam Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a UU 18/2017. 6. Bahwa dengan diundangkannya UU 18/2017 telah menyebabkan Pemohon tidak lagi bebas melakukan

Pendapat Berbeda (Dissenting/Concurring Opinion)

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Aswanto, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal pokok permohonan yang menyangkut norma dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017, sebagai berikut: Permohonan Pemohon, khusus yang berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) huruf a yang menyatakan “Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diajukan permohonan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “(1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI bagi perusahanan yang baru berdiri di bidang usaha penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan para Pemohon. 169 Terhadap putusan tersebut, kami, Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Aswanto memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion), khusus terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017. Setelah membaca dengan cermat substansi permohonan a quo, masalah konstitusional dari permohonan a quo adalah apakah memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017 merupakan persyaratan untuk dapat memperoleh SIP3MI yang harus dipenuhi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang lama atau hanya diberlakukan terhadap perusahaan yang baru didirikan? Terhadap permasalahan konstitusional tersebut, perlu dikemukakan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa ketentuan mengenai modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai perseroan terbatas (PT) karena perusahaan dimaksud merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (vide Pasal 1 angka 9 UU 18/2017). Bertolak dari ketentuan tersebut penting untuk dijelaskan terlebih dahulu makna modal disetor berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007). Modal disetor merupakan bagian dari struktur modal perseroan yang terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, di mana besaran jumlah modal tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan yang diajukan sebagai salah satu persyaratan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (vide Pasal 9 ayat (1) UU 40/2007). Untuk menentukan besaran modal disetor harus didasarkan pada modal dasar suatu perseroan yaitu seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam anggaran dasar, yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar tersebut harus ditentukan dalam anggaran dasar. Sementara itu pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri 170 atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. UU 40/2007 menentukan minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan penyetoran yang sah. Sedangkan modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya (vide Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007). Dengan demikian keberadaan modal disetor tidak dapat dilepaskan dari modal dasar suatu perseroan. Manakala suatu perseroan akan melakukan pengurangan modal ditempatkan atau modal disetor maka konsekuensinya harus dilakukan terlebih dahulu perubahan anggaran dasar (Pasal 21 ayat (2) huruf e UU 40/2007). Terkait dengan modal perseroan, UU 40/2007 menentukan jumlahnya paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun demikian UU memberikan keleluasaan bagi undang- undang yang mengatur kegiatan usaha atau sektor-sektor tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroran yang lebih besar dari yang telah ditentukan dalam UU 40/2007 (vide Pasal 32 UU 40/2007). Dalam konteks inilah, UU 18/2017 menentukan besaran modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) yang menentukan jumlah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah). Bahkan UU 39/2004 menentukan besaran modal disetor tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang diterbitkan Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta (vide Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 12 UU 39/2004). Artinya, perusahaan tersebut harus terlebih berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan UU 40/2007 serta memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang- kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah), selanjutnya baru mendapatkan SIPPTKI setelah semua syarat lainnya terpenuhi. 171 Dalam kaitan ini, Pemohon dalam kualifikasinya sebagai badan hukum privat (perseroan) yang didirikan berdasarkan ketentuan UU 39/2004 dan peraturan pelaksananya telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum perseroan terbatas (PT) dan telah pula memenuhi semua persyaratan untuk memeroleh Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) Swasta. Artinya, sebagai badan hukum PT, Pemohon telah memenuhi ketentuan berdirinya suatu perseroan berdasarkan UU 40/2007 dengan ketentuan modal disetor berdasarkan UU 39/2004. Dalam perjalanannya, modal disetor PT dapat saja dilakukan perubahan sepanjang disepakati oleh pemilik perseroan di mana perubahan tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar karena perubahan tersebut akan berkait dengan modal dasar perseroan. Terkait dengan permodalan perseroan, apabila modalnya semakin besar maka akan semakin menunjukkan bonafiditas perseroan itu sendiri. Terlebih lagi UU 40/2007 membolehkan undang-undang sektor tertentu menentukan besaran modal dasar perseroan di luar yang telah ditentukan dalam UU 40/2007. Namun demikian, tanpa bermaksud mengurangi upaya negara memberikan perlindungan semaksimal mungkin bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memang menjadi kewajiban negara hadir untuk itu, adanya ketentuan persyaratan modal disetor suatu perseroan untuk mendapatkan SIP3MI dalam batas penalaran yang wajar tidaklah dikenakan untuk perseroan yang telah didirikan sesuai dengan UU 40/2007 dan untuk pelaksanaan kegiatannya telah sesuai pula dengan UU 39/2004. Artinya, ketentuan perubahan modal disetor tersebut seharusnya diberlakukan atau diperuntukkan bagi perseroan yang baru didirikan yang kegiatan usahanya untuk melaksanakan kegiatan penempatan PMI. Bagi perseroan yang sudah didirikan berdasarkan ketentuan UU 39/2004 yang telah memenuhi persyaratan memeroleh SPPTKI swasta maka yang dapat disesuaikan adalah besaran deposito karena deposito tersebut merupakan jaminan untuk memenuhi kewajiban perlindungan PMI yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2007, yang sebelumnya besaran jumlah deposito tersebut telah pula ditentukan dalam UU 39/2004 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan, untuk modal disetor tidaklah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perlindungan PMI, namun merupakan bagian dari syarat untuk mendirikan suatu perseroan. Di samping alasan pertimbangan hukum di atas, penerapan kenaikan modal yang disetor bagi perseroan yang telah didirikan sebelum UU 18/2017 melanggar 172 prinsip “non-retroaktif”, yang merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi setiap warga negara untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Meskipun dalam hal ini tidak berkaitan langsung dengan tuntutan pidana, namun dalam perspektif yang lebih luas, prinsip “non-retroaktif” dapat juga dikenakan terhadap penerapan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada umumnya (vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU12/2011), angka 155). Terlebih kami tidak menemukan adanya alasan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017 dapat diberlakukan secara surut sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II UU 12/2011 angka 156. Berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut, norma yang memberikan pembebanan tambahan kepada perusahaan lama yang telah memeroleh SIP3MI (dulu disebut SPPTKI) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) UU 18/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Paling tidak, penambahan beban tersebut telah menyebabkan para Pemohon hilangnya atau berkurangnya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017 adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan sepanjang berkenaan dengan norma a quo. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, 173 selesai diucapkan pukul 10.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani

Kata Kunci

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Unduh PDF Putusan