Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tual, Provinsi Maluku Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual Di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual (Termohon), tanggal 22 bulan Juni tahun 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu mengajukan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 57 selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan (i) Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas lokasi dan tempat terjadinya pelanggaran serta pelakunya; (ii) Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terinci alasan yang mendasari tuntutannya yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait; dan (iii) pelanggaran administrasi dan delik Pemilukada berupa money politic yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 merupakan kewenangan dari Panwaslu untuk menindaklajutinya; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon menyampaikan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut: [3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan (i) Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas lokasi dan tempat terjadinya pelanggaran serta pelakunya; (ii) Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terinci alasan yang mendasari tuntutannya yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, menurut Mahkamah eksepsi Termohon a quo sudah menyangkut penilaian terhadap pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; 58 [3.5.2] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan pelanggaran administrasi dan delik Pemilukada berupa money politic yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 merupakan kewenangan dari Panwaslu untuk menindaklajutinya, menurut Mahkamah bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah telah berpendirian bahwa objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran- pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Adapun objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tual Tahun 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tual di Tingkat Kota Tual oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tual, tanggal 22 bulan Juni tahun 2013, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tual Nomor 27/Kpts/KPU-KT/029.964896/2013 tentang Penetapan Nomor 59 Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tual Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil