Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Walikota Lubuklinggau Tahun 2012 oleh KPU Kota Lubuklinggau yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 55 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 56 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: 1. Eksepsi Termohon a. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo dengan alasan keberatan Pemohon adalah mengenai teknis pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelanggaran tersebut tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara Pemilukada; b. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dengan alasan keberatan Pemohon kurang pihak, yaitu Pemohon dalam permohonan a quo menggunakan terminologi “Para Pemohon dan Ikut Termohon”. Terminologi Para Pemohon mengandung arti bahwa permohonan diajukan lebih dari satu Pemohon. Demikian pula terminologi ikut Termohon mengandung arti pihak yang diajukan oleh Pemohon lebih dari satu Termohon bersama-sama dengan pihak lainnya. 2. Eksepsi Pihak Terkait Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan tiga alasan, yaitu: (i) substansi keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (ii) petitum Pemohon sama sekali tidak memohon pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan (iii) Pemohon tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. 57 [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi a quo; [3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo dengan alasan keberatan Pemohon berupa teknis pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilukada, menurut Mahkamah meskipun Mahkamah telah berpendirian bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal 58 konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara