Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, bertanggal 13 November 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Marius Yeimo, SE., dan Drs. Anselmus Petrus Youw. Termohon telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Pemohon bersama Bakal Pasangan Calon lainnya sebagaimana dilaporkan oleh Termohon kepada Mahkamah dalam Surat bertanggal 7 Januari 2013 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual; [3.2] Menimbang bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan sebelum dan sesudah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Pleno terbuka pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan faktual, dibuat sesuai dengan Berita Acara tentang verifikasi administrasi dan faktual di sepuluh 5 distrik di seluruh Kabupaten Paniai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.144/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, Nomor BA.120/KPU- PAN/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, Nomor BA. 135/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, Nomor BA. 168/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012, Nomor BA. 98/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, Nomor BA. 79/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, Nomor BA. 182/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012, Nomor BA. 91/KPU- PAN/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012, Nomor BA. 106/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, dan Nomor BA. 178/KPU-PAN/XII/2012 tanggal 22 Desember 2012; [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana disebut pada paragraf [3.2] di atas, hasil verifikasi administrasi dan faktual di sepuluh distrik di Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut: HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON MARIUS YEIMO, S.E. DAN Drs. ANSELMUS PETRUS YOUW, M. Si. No Nama Distrik Jumlah Pemilih CALON PERSEORANGAN Marius Yeimo, S.E., dan Drs. A.P. Youw., M.Si. Sebelum Putusan MK Sesudah Putusan MK Jumlah Dukungan Hasil Verifikasi Jumlah Dukungan Hasil Verifikasi 1 Paniai Timur 22.820 9.322 4.533 9.322 1.327 2 Paniai Barat 15.522 2.949 195 2.949 93 3 Agadide 6.112 284 - 284 - 4 Bogabaida 8.045 1.111 804 1.111 8 5 Bibida 1.165 243 150 243 150 6 Yatamo 6.866 5.095 3.217 5.095 2.030 7 Kebo 13.336 1.411 173 1.411 124 8 Dumadama 2.887 1.373 175 1.373 30 6 9 Ekadide 9.187 84 - 84 - 10 Siriwo 5.162 425 100 425 - Jumlah 91.102 22.297 9.347 22.297 3.762 Hasil Verifikasi Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat [3.4] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai, Pemohon, dan Pihak Terkait II, telah menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di hadapan persidangan pada tanggal 7 Februari 2013; [3.5] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, KPU Provinsi Papua telah menyampaikan laporan tertulis kepada Mahkamah dengan surat bertanggal 30 Januari 2013 perihal “Laporan Pelaksanaan Verifikasi Ulang Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Paniai”, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil supervisi dan monitoring oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua terhadap persiapan dan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 79/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D- X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan; [3.6] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013 dan laporan tertulis berdasarkan surat Nomor 71/KPU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 78-80-81-82/PHPU.D- X/2012 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, kepada Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melakukan supervisi 7 terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon dan pelaksanaan verifikasi ulang dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tersebut berjalan dengan baik. Dari pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual tersebut di atas, diperoleh hasil bahwa Pemohon Marius Yeimo, S.E., dan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si, mendapat dukungan sah sebanyak 3.762 dukungan, masih kurang 6.274 dukungan untuk mencapai dukungan minimal sebanyak 10.036 (6,5% penduduk 154.397). Sebagian besar kepala kampung dan masyarakat menyatakan bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam daftar dukungan tanda tangan kepala kampung dipalsukan dalam surat keterangan domisili. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai menyimpulkan Pemohon, Marius Yeimo, S.E., dan Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si., tidak memenuhi syarat dukungan. [3.7] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, Panwaslu Kabupaten Paniai menyampaikan laporan tertulis kepada Mahkamah dengan Surat Nomor LHV 01-PAN/X/2012 bertanggal 30 Desember 2012 perihal Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Kabupaten Paniai, dan menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: 1. Panwaslu Kabupaten Paniai telah menyaksikan dan mengawasi selama proses verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada masing-masing distrik; 2. Bahwa verifikasi administrasi dan faktual bakal calon melalui jalur independen tidak ada masalah; 3. Bahwa ada keterangan dari tokoh-tokoh masyarakat, antara lain sebagai berikut: a. Bahwa surat domisili sebagai dokumen dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan yang ditandatangani hanya sebanyak 50 surat, selebihnya tidak tahu darimana asalnya dan siapa yang menandatanganinya; b. Penandatanganan dilakukan di sekretariat pasangan calon di ibukota kabupaten; c. Tahapan kedua dari masing-masing kandidat tidak pernah menyampaikan surat domisili sebagai dokumen dukungan untuk tahap kedua, pernah 8 memberi beberapa surat domisili sebagai dokumen dukungan, tetapi tidak lebih dari 50 surat domisili. [3.8] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak menyampaikan laporan dan hanya mengirimkan Surat Nomor 6046/SPT/II/2013 bertanggal 7 Februari 2013 perihal Surat Perintah Tugas kepada Zefanya Pigome, S.Kom (Panwaslu Kabupaten Paniai) untuk memberikan keterangan tertulis dalam persidangan Perkara Nomor 78-79-80-81/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil pelaksanaan persidangan tersebut kepada Bawaslu; [3.9] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan surat kepada Mahkamah, bertanggal 1 Februari 2013 perihal Tanggapan dan