Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 96 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, 47 selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 48 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 96 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) UU 13/2022, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022: “Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya”. Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022: “Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022: “Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden 2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 96 ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) UU 13/2022 bertentangan dengan Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2), 49 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia (vide bukti P-1) yang merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara, terakhir menjabat sebagai Peneliti Utama pada Kementerian Keuangan (vide bukti P-2). Selain itu merupakan dosen mata kuliah ilmu ekonomi dan metode kuantitatif di Universitas Persada Indonesia (UPI) Y.A.I Jakarta (vide bukti P-20), dan menjadi content creator di beberapa media elektronik (vide bukti P-19); 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD 1945, Pemohon menguraikan sebagai berikut: a. Norma Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang tidak mengandung norma yang mewajibkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan konsultasi publik telah menyebabkan Pemohon gagal menjadi narasumber pembicara, pakar, padahal telah memenuhi kriteria eligibilitas. Akibatnya Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apresiasi pecuniary dan/atau non-pecuniary dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Kegagalan itu disebabkan tidak tersedianya undangan yang terbuka untuk umum, atau penempatan undangan tidak pada media yang seharusnya, atau pihak penyelenggara memang dengan sengaja hanya mengundang orang-orang dan/atau pihak-pihak tertentu saja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau adanya konflik kepentingan dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan adanya ketentuan tersebut juga mengakibatkan Pemohon gagal menjadi cerdas dan berperan serta mencerdaskan masyarakat dan bangsa melalui media elektronik karena buruknya tata kelola sebagian dari unsur-unsur konsultasi dimaksud seperti unsur pilihan media, metode dan teknik konsultasi termasuk juga karena lamanya waktu yang dibutuhkan; b. Norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 tidak memberikan kepastian hukum sebab penjelasan kepada masyarakat yang diatur dalam norma a quo hanya bersifat opsional (boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan). Norma a quo melegalisasi pembentuk undang-undang untuk tidak mempublikasikan risalah konsultasi/diskusi, seminar proceedings, sehingga gagalnya diskusi 50 publik yang lebih luas serta tidak adanya kewajiban pembentuk undang- undang untuk menjawab pertanyaan dan/atau masukan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk menjadi lebih cerdas dan berperan serta dalam mencerdaskan masyarakat dan bangsa; c. Norma Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 tidak mengandung kepastian atas norma tenggat waktu (batas waktu terakhir) penerbitan ketentuan lebih lan