Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065, selanjutnya disebut UU 44/2008) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 31 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 32 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Namun sebelumnya, Mahkamah akan menguraikan hal-hal yang menjadi alasan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 8 UU Pornografi yang menyatakan: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3); 3. Bahwa Pemohon pada saat ini berada dalam tahanan Rutan Kelas II B Garut, atas Putusan Perkara Nomor: 289/Pid.B/2019/PN.Grt karena memenuhi unsur Pasal 8 UU Pornografi. Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun harus kandas kembali sebab Putusan Banding Nomor 150/PID/2020/PT BDG menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut (vide Bukti P-4) dan hingga saat ini masih menunggu keadilan pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2020; 4. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 8 UU Pornografi jauh dari perlindungan hukum dan kepastian hukum, karena Pemohon sebagai warga negara berhak atas pelindungan kebebasan berekspresi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Selain itu, norma Pasal 8 UU Pornografi merupakan norma yang tidak jelas mengenai definisi ‘objek atau model’ sehingga merugikan warga negara 33 dari tindakan yang semula merupakan kegiatan pribadi (hak privasi) menjadikan warga negara (termasuk Pemohon) sebagai pelaku dan harus berhadapan dengan hukum; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya dan kerugian yang menurut Pemohon adalah sebagai akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 8 UU Pornografi yang mengandung ketidakpastian hukum dan melanggar hak privasi warga negara. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksud tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak- tidaknya potensial dapat terjadi, yaitu potensial dialami oleh Pemohon yang saat ini sedang berada dalam tahanan dan menjalani proses hukum akibat dikenakan Pasal 8 UU Pornografi. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 8 UU 44/2008, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 8 telah diatur dalam Pasal 4 UU 44/2008 beserta Penjelasannya yang lebih tegas mengatur larangan memproduksi dan 34 membuat, di mana dalam proses memproduksi dan membuat otomatis terdapat objek dan modelnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU 44/2008; 2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 8 UU 44/2008 membuka peluang negara masuk dalam ranah pribadi karena pasal a quo mengatur setiap orang tidak diperbolehkan menjadikan dirinya objek atau model dari pornografi bahkan untuk dirinya dan kepentingannya sendiri. Hal inilah yang menurut Pemohon sesungguhnya adalah korban tindak pidana perdagangan orang, namu