Pengujian UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m, ayat (2), dan ayat (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 94]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607, selanjutnya disebut UU 36/2014) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 208 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat, lembaga negara, dan perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 209 angka 6 sepanjang frasa “Uji Kompetensi”, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf m, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), sepanjang frasa “Uji Kompetensi”, Pasal 21 ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, sepanjang frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia”, Pasal 34 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) sepanjang kata “konsil”, Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 94 UU 36/2014, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa norma yang mengatur tenaga medis (dokter dan dokter gigi) sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a frasa “a. tenaga medis”, dan Pasal 11 ayat (2) UU 36/2014, serta ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU 36/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak ada mandat delegasi yang diberikan dari Undang-Undang tentang Kesehatan kepada UU 36/2014 mengatur tenaga medis, sehingga pengaturan tenaga medis tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan kekuasaan pembentuk Undang-Undang karena melampaui mandat delegasi (over mandatory) yang mengacaukan dan merusak sistem praktik kedokteran yang sudah mengatur tenaga medis dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran; b. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (2) serta Pasal 1 angka 1 UU 36/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena (a) pengaturan tenaga medis berasal dari kesewenang-wenangan kekuasaan yang bertindak melebih mandat (over mandatory), sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (b) membuat pengaturan tenaga medis yang substansinya tidak memiliki keabsahan/validitas (validity), sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; (c) mengatur tenaga medis yang merupakan kekeliruan paradigmatik yang merusak sistem hukum praktik kedokteran dan bahkan sistem kesehatan nasional, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; (d) pengaturan tenaga medis adalah kekeliruan dalam penerapan hierarki logika dan struktur kebijakan hukum, sehingga melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; dan (e) pengaturan tenaga medis adalah kekeliruan konsepi dan persepsi yang salah arah terhadap tenaga medis sebagai profesi, sehingga melanggar Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 210 c. Bahwa dengan adanya pembedaan tanggung jawab profesi tenaga medis dengan tenaga kesehatan maka ketentuan umum harus jelas mendefenisikan tenaga kesehatan tidak termasuk tenaga medis. Jika defenisi tenaga kesehatan masih belum mengecualikan tenaga medis maka terjadi kekacauan sistem hukum praktik kedokteran yang merusak penyelenggaraan praktik kedokteran, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik kedokteran yang pada akhirnya merugikan organisasi profesi karena menghilangkan lingkup objek dan subjek pengawasan praktik kedokteran yakni dokter dan dokter gigi; d. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 94 UU 36/2014 maka dapat disimpulkan UU 36/2014 memuat ketentuan yang membubarkan Konsil Kedokteran Indonesia. Keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia memiliki justifikasi juridis konstitusional dan makna penting konstitusional, sehingga p