Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan) terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 59 Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 60 konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia mantan Pegawai Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading yang pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:  Pasal 28A UUD 1945: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan yang menyatakan: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. ... dst; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); 61 dengan alasan-alasan yang pada pokonya sebagai berikut: Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan karena telah melakukan tindak pidana perbankan yang merugikan Bank OCBC NISP sebanyak Rp. 385.520.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang menurut Pemohon hukuman tersebut sangat berlebihan dan bersifat diskriminasi kepada Pemohon karena nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana Pemohon apabila dibandingkan dengan pidana lainnya seperti penggelapan, penipuan atau korupsi sekalipun, sanksi pidananya sangat jauh berbeda; Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan yaitu dengan mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimal serta denda maksimum dan minimum telah menimbulkan diskriminasi hak kepada Pemohon untuk memperoleh jaminan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Provisi: [3.10] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela, memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghentikan atau menunda hukuman pidana penjara 62 dan denda kepada Pemohon, serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan putusan provisi Pemohon tersebut tidak tepat menurut hukum karena beberapa alasan:  Pertama, dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda eksekusi pidana penjara dan denda kepada Pemohon serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan;  Kedua, putusan Mahkamah tentang norma dalam Permohonan Pengujian Undang-Unda