Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 24 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, yang menyatakan sebagai berikut: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, dan sebagai advokat. Dilihat dari jenjang akademik, Pemohon telah menyelesaikan studi doktoral (S3) di bidang Hukum Tata Negara. Pada Saat permohonan a quo diajukan, Pemohon telah berusia 46 (empat puluh enam) tahun. 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berbagai perubahan syarat usia minimal untuk menjabat sebagai hakim konstitusi dari semula usia minimal 47 (empat puluh tujuh) tahun pada UU 8/2011, menjadi 55 (lima puluh lima) tahun pada UU 7/2020, dan menurut Rancangan Undang- Undang Perubahan Atas UU 7/2020 akan diubah menjadi 60 (enam puluh) tahun. Perubahan demikian membuat kesempatan Pemohon untuk menjadi hakim konstitusi semakin jauh. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah menilai Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, berusia 46 (empat puluh enam) tahun, berprofesi di bidang hukum, berpendidikan Strata-1 dan Strata-3 bidang hukum, sehingga yang bersangkutan telah mendekati keterpenuhan syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Misalnya, dengan menggunakan batasan berusia minimal 47 (empat puluh tujuh) tahun dalam Pasal 15 ayat (2) UU 8/2011, usia Pemohon hanya berjarak kurang dari 1 (satu) tahun untuk menjadi calon hakim konstitusi. Begitu pula, jikalau dikaitkan dengan batasan usia dalam Pasal 15 ayat (2) UU 7/2020, usia Pemohon berjarak kurang 26 dari 7 (tujuh) tahun untuk menjadi calon hakim konstitusi. Artinya, jikalau batasan usia minimal dinaikkan lagi, misalnya 60 (enam puluh) tahun sebagaimana disebut dalam permohonan a quo, waktu Pemohon untuk mengajukan diri sebagai calon akan menjadi semakin lama. Jikalau dikaitkan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon potensial mengalami kerugian hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, adanya batasan usia minimum yang berubah-ubah menunjukkan hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian konstitusionalitas dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Berdasarkan penjelasan tersebut, seandainya permohonan a quo dikabulkan, kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang dimohonkan pengujiannya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 yang berbunyi “berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”, sepanjang dimaknai “selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo” adalah bertentangan secara bersyarat terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 27 2. Bahwa menurut Pemohon, penentuan batas usia baik syarat minimal dan syarat maksimal untuk menduduki jabatan dalam lembaga negara, ataupun batas usia pensiun adalah kebijakan