Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji norma Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4882, selanjutnya disebut UU 35/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 31 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 35/2008 yang menghapus Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU 21/2001) yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 32 konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan ini dalam kedudukannya sebagai anggota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR Papua Barat) yang ditunjuk berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR Papua dan DPR Papua Barat (vide Bukti P - 6). Oleh karena itu, para Pemohon dapat dikualifikasi sebagai badan hukum publik yang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK, dapat bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.9] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian UU 35/2008, namun masih harus dibuktikan apakah terdapat hak atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh berlakunya Pasal I angka 2 UU 35/2008 sebagaimana didalilkan para Pemohon; 33 [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan DPR Papua sebagai badan hukum publik daerah otonomi khusus Provinsi Papua, memiliki kekhususan dibanding daerah otonomi lainnya. Para Pemohon merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal I angka 2 UU 35/2008 yang menghapus norma Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001, yaitu kewenangan para Pemohon untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Provinsi Papua. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001 tersebut menyatakan, “DPRP mempunyai tugas dan wewenang, a. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur”. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah prima facie para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Oleh karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas maka dalam memeriksa permohonan para Pemohon, Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden. Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah meminta pengujian konstitusionalitas Pasal I angka 2 UU 35/2008 yang menghapus 34 ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 21/2001. Menurut para Pemohon penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo yang memberikan kewenangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui daerah-daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang ”; [3.14] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan DPR Papua untuk memilih gubernur dan wakil gubenur adalah salah satu bentuk kekhususan daerah otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, pada pokoknya beralasan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa menurut para Pemohon, nama DPRP dengan seluruh tugas dan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 7 UU 21/2001 merupakan kekh