Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 076/PKWK/Kpts/KPU.Kab/ 69 033.433450/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2013, tanggal 14 Juni 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi [3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi secara lisan bahwa objek permohonan Pemohon error in objecto karena Surat Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 bukan Berita Acara tetapi berupa Surat Keputusan; [3.4] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon mengenai objek permohonan Pemohon salah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: • Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....dst”. 70 • Dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013; • Bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal 8 Juli 2013 Pemohon telah me-renvoi permohonannya, dan telah menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab- 033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013, sebagai objek permohonan bukan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-433450/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab- 033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; 71 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 015/PKWK/BA/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Mamasa Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2013, bertanggal dua puluh dua, bulan April, dua ribu tiga belas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2013 dengan Nomor Urut 5; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 075/PKWK/Kpts/KPU-Kab-033.433450/VI/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 14 Juni 2013, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 karena hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2013, dan hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013 adalah tidak hari kerja; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 308/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 72 Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon; [3.14] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya mengenai kewenangan Mahkamah; Terhadap eksepsi Termohon yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] berlaku secara mutatis mutandis; Dalam Pokok Permohonan [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca