Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf (i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 12. Bukti PB-5 : Fotokopi Artikel Berita “Presiden Harus Nyatakan Darurat Korupsi”; 13. Bukti PB-6 : Fotokopi Artikel Berita “Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia Turun jadi 3,85”. 14 Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 30 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 12 Agustus 2024. Dalam sidang perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tetap tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan permohonan Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan norma yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021]. Dalam hal ini, Pemohon justru menguraikan masalah yang dialami oleh Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua) dan Vonnie Anneke Panambunan (mantan Bupati Minahasa Utara), serta data terkait Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia, sehingga menurut Mahkamah, alasan permohonan (posita) demikian tidak memiliki relevansi dengan permohonan a quo. 15 [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang merupakan mantan narapidana korupsi agar dibatalkan untuk ikut dalam Pilkada 2024 karena Indonesia dalam darurat korupsi dan adanya penurunan nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024. Selain itu, petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, serta petitum angka 5 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Pasal 7 ayat (2) huruf i dimaknai sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dan/atau negara dalam keadaan darurat korupsi tidak memperbolehkan calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana korupsi untuk ikut pemilihan kepala daerah. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut: d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud harus dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, di samping uraian alasan- 16 alasan permohonan dalam posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan posita dan petitum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.