Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU Minerba) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi. Menurut Pemohon Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 164 UU Minerba justru merampas jaminan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pemohon hanyalah seorang karyawan sebagai Kepala Teknik Tambang CV. Tri Karya Abadi yang bekerja terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009 sampai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 dengan pertambangan CV. Tri Karya Abadi dihentikan oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2009; 2. Penghentian Pertambangan CV. Tri Karya Abadi pada tanggal 25 Mei 2009, membuktikan bahwa sewaktu Pertambangan CV Tri Karya Abadi dihentikan oleh Penyidik, Pemohon baru bekerja 48 hari dan sampai saat mengajukan permohonan belum menerima gaji. Pemohon oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun 6 bulan dengan alasan melakukan usaha penambangan tanpa izin, dan di tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Pemohon ditolak Peninjauan Kembalinya dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tetap berlaku; 3. Peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon adalah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi sebelum Pemohon bekerja dengan CV. Tri Karya Abadi. CV. Tri Karya Abadi telah memiliki izin Kuasa Pertambangan yang kini disebut Izin Usaha Pertambangan; 4. Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 164 UU Minerba mengandung suatu norma yang diskriminatif karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Pemohon harus terlebih dahulu menguraikan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 37, Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 164 UU Minerba justru merampas hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak adil, berpihak dan bersifat diskriminatif; Pasal 37 UU Minerba menyatakan, “IUP diberikan oleh”: (1) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; (2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 (3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 158 UU Minerba menyatakan,“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR