Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011), yaitu: Pasal 11 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, … pada saat mendaftar sebagai calon”; Pasal 85 huruf i sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, … pada saat mendaftar sebagai calon”; Pasal 109 ayat (4) huruf c yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan masing- masing partai politik yang ada di DPR”; Pasal 109 ayat (4) huruf d yang menyatakan, “1 (satu) orang utusan Pemerintah”; Pasal 109 ayat (4) huruf e sepanjang frasa “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap”; Pasal 109 ayat (5) yang menyatakan, “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang”; Pasal 109 ayat (11) yang menyatakan, “Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing- masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku”; terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: 49 a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 11 huruf i; frasa yang terdapat dalam Pasal 85 huruf i; Pasal 109 ayat (4) huruf c; Pasal 109 ayat (4) huruf d; frasa yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (4) huruf e; Pasal 109 ayat (5); dan Pasal 109 ayat (11) UU 15/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 50 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 51 mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai subyek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli terhadap isu-isu terkait pemilu dan demokrasi; sedangkan Pemohon Nomor 24 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia, yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang a quo, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji. Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut: Pemohon Nomor 1 sampai dengan Pemohon Nomor 9, dan Pemohon Nomor 11 sampai dengan Pemohon Nomor 13 mendalilkan sebagai yayasan dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, utamanya terkait dengan politik dan demokrasi, yang dibuktikan dengan akta notaris dan/atau surat keterangan dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi; Pemohon Nomor 14, dan Pemohon Nomor 16 sampai dengan Pemohon Nomor 23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, para Pemohon dimaksud, yang mewakili lembaganya masing-masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; Pemohon Nomor 25, Pemohon Nomor 26, Pemohon Nomor 28 sampai dengan Pemohon Nomor 36, Pemohon Nomor 38 sampai dengan Pemohon Nomor 59, Pemohon Nomor 61, Pemohon Nomor 63, Pemohon Nomor 64, Pemohon Nomor 66, dan Pemohon Nomor 68 sampai dengan Pemohon Nomor 136 adalah perorangan warga negara Indonesia; 52 Pemohon Nomor 10, Pemohon Nomor 15, Pemohon Nomor 24, Pemohon Nomor 27, Pemohon Nomor 37, Pemohon Nomor 60, Pemohon Nomor 62, Pemohon Nomor 65, dan Pemohon Nomor 67 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat dan/atau perorangan warga negara Indonesia, namun tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan, karena para Pemohon dimaksud tidak menandatangani surat kuasa; [3.9] Menimbang bah