Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, sebagai berikut: Pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah [6.1] Merujuk Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta, dengan mempertimbangkan asas ex aequo et bono maka dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 80/PUU-XXI/2023, berkenaan dengan Permohonan Pengujian norma Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) , saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian (partially granted). Adapun argumentasi hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU 23/1999) yang menegaskan “Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia” telah membuka peluang bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk merekrut pegawai Bank Indonesia secara tidak akuntabel, tidak transparan, eksklusif, dan tidak berdasarkan rambu-rambu yang jelas. Sejurus dengan dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya menghendaki agar norma a quo diberikan pemaknaan/tafsir sehingga menjadi “Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui proses seleksi 98 yang menjunjung prinsip keadilan, prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan prinsip non-diskriminasi dengan cara mengumumkan hasil seleksi kepada publik, dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.” 2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut hendaknya dilihat dalam dua sisi. Pertama, Bank Indonesia dikenal sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki standar rekrutmen pegawai yang sangat ketat dan kompetitif yang mana proses seleksi yang panjang dan menyeluruh untuk mendapatkan calon pegawai yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi. Kedua, Bank Indonesia cenderung tidak mengumumkan hasil seleksi a quo secara terbuka melainkan disampaikan secara langsung kepada para kandidat tanpa dapat diketahui skor maupun peringkat dengan kandidat lainnya. Dalam kaitan dengan sisi kedua inilah, seharusnya Bank Indonesia (BI) menunjukkan “kelas”-nya sebagai bank sentral, serta lembaga negara yang strategis dan berkaitan langsung dengan upaya negara mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan benar-benar dapat diwujudkan dengan dukungan sumber daya manusia (pegawai) yang tidak saja mumpuni dari aspek kompetensi, tetapi juga merupakan hasil dari sistem rekrutmen yang diselenggarakan secara transparan, adil dan akuntabel. 3. Menurut hemat saya, perkara a quo seharusnya tidak hanya cukup dipahami dalam konteks “konstitusionalitas norma” belaka (an sich), melainkan juga harus dipahami dalam konteks terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan (justice), kemanfaatan (purposeful), dan kepastian (certainty), di mana terdapat pencari keadilan (justice seekers) yaitu calon pegawai Bank Indonesia yang harus dinyatakan gagal dalam seleksi pegawai Bank Indonesia karena tidak memenuhi standar dan kualifikasi kesehatan tertentu yang sebelumnya syarat a quo tidak terdapat dalam persyaratan seleksi. Ketidakterbukaan tersebut menjadi catatan serius bagi Bank Indonesia dan sekaligus menkonfirmasi praduga yang berkembang di masyarakat bahwa Bank Indonesia bertindak “ekslusif” dalam proses rekrutmen pegawainya. 4. Bahwa saya melihat proses perekrutan pegawai Bank Indonesia dilakukan selama ini agak berbeda dengan yang lazim dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Proses a quo tidak sepenuhnya dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi asas keterbukaan in casu asas publisitas, dan saya melihat 99 pangkal masalahanya terdapat pada keberadaan Pasal 44 ayat (1) UU 23/1999 yang memberi kewenangan kepada Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia tanpa rambu-rambu (norma dan meta norma) yang menjadi pedoman dan secara langsung dapat memperkuat sistem transaparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pegawai Bank Indonesia, seperti mengumumkan proses rekrutmen yang berlangsung baik yang lolos atau tidak lolos dalam setiap tahapan maupun peringkat berdasarkan hasil nilai/skor masing-masing peserta/calon pegawai. Sehingga, pasal a quo dalam batas penalaran yang wajar berpotensi disalahgunakan sebagai “alat” untuk melegitimasi praktik penyelenggaraan proses rekrutmen pegawai yang tidak sepenuhnya memenuhi asas keterbukaan dimaksud. Oleh karena itu, menurut hemat saya, pasal a quo tidak hanya cukup dirumuskan secara netral semata, namun perlu mendapatkan penegasan dan pemaknaan/penafsiran ulang. 5. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23D UUD 1945 guna mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah, maka sudah seharusnya bagi Bank Indonesia menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) lebih dari praktik good governance pada lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk dalam hal rekrutmen pegawai. Terlebih, agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia sebagai lembaga yang termasuk penting secara konstitusional (constitutional importance), bahkan salah satu lembaga utama (main state organ) dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, Bank Indonesia sebagai bank sentral dituntut untuk lebih transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dalam menetapkan kebijakan- kebijakannya serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, kecuali terdapat peraturan perundang- undangan yang menyatakan sebaliknya secara tegas untuk tidak dibuka kepada publik, in casu, implementasi keterbukaan informasi publik pada Bank Indonesia seharusnya dilakukan secara lebih bermakna sejak awal proses rekrutmen pegawai, dan juga terhadap kebijakan-kebijakan lainnya yang berkelindan dengan perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan. Sehingga, prinsip transparansi, partisipasi, berkeadilan, dan akuntabilitas publik dimaksud 100 seharusnya menjadi budaya (culture) dan bagian yang tidak terpisahkan dalam tata kelola (governance) Bank Indonesia. 6. Prinsip keterbukaan dalam proses rekrutmen pegawai merupakan manifestasi dari prinsip good governance yang semakin ditekankan dalam tata kelola pemerintahan in casu Bank Indonesia. Keterbukaan ini tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum, namun juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik (public trust), meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencegah terjadinya praktik yang menjadi “common enemy” seperti korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. Oleh karena itu, proses pengumuman rekrutmen tidak hanya dilakukan/diberitahukan dengan mengirim secara personal (by email) kepada para peserta/calon pegawai, melainkan seharusnya selain diberitahukan via email, namun juga harus diumumkan secara terbuka melalui media massa atau setidak-tidaknya melalui website/laman Bank Indonesia dengan disertai pencantuman hasil/skor dan peringkat dari masing- masing peserta/calon pegawai. Dalam batas penalaran yang wajar, cara demikian selain dapat meminimalisir praduga-praduga yang berkembang di masyarakat umum, seperti praduga Pemohon dalam perkara a quo, namun juga lebih mendorong, memajukan, dan memperkuat prinsip keterbukaan secara lebih bermakna sebagai wujud pelaksanaan komitmen Bank Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 7. Sebagai lembaga yang kedudukannya strategis dan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka sudah menjadi keharusan perekrutan pegawai Bank Indonesia dilakukan secara ketat, selektif, terbuka, dan akuntabel, serta menjamin prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Penggunaan pihak ketiga yang independen dalam proses seleksi Bank Indonesia memang patut mendapatkan apresiasi, namun akan jauh lebih sempurna lagi jika di imbangi dengan penguatan prinsip keterbukaan in casu dalam proses rekrutmen pegawai. Ihwal ini, sejak perekrutan seharusnya nama-nama kandidat yang lolos administrasi harus diumumkan melalui media massa atau setidak-tidaknya laman website, karena jika terdapat figur-figur yang bermasalah dapat segera diketahui dan diantisipasi oleh masyarakat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, termasuk apabila ditemui adanya konflik kepentingan dan tindakan nepotisme. 101 8. Andaipun terdapat pandangan bahwa perekrutan pegawai Bank Indonesia mengadopsi praktik terbaik (best practice) yang dilakukan di negara-negara lain, maka seharusnya proses rekrutmen yang dilakukan harus lebih maju lagi dari negara lain termasuk dengan mengedepankan keterbukaan yang lebih bermakna. Bank Indonesia harus menjadi pioneer bagi lembaga-lembaga negara lainnya dan termasuk BUMN dalam merekrut pegawainya secara ketat dan selektif. Saya memiliki keyakinan bahwa keterbukaan dalam proses rekrutmen pegawai Bank Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam memajukan dan menjaga kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap lembaga ini. 9. Terlebih lagi, di zaman modern (now) saat ini “keterbukaan” menjadi kata kunci (keyword) di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan dunia yang semakin terhubung dan transparan. Keterbukaan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik, demokratis, dan sejahtera. Secara a contrario, jika ada informasi yang seharusnya dapat diketahui publik justru di tutup-tutupi, akan mendorong rasa penarasan dan praduga masyarakat “ada apa gerangan? Apa yang sedang disembunyikan?” Sebab, segala informasi seyogianya dapat diketahui kecuali informasi yang secara yuridis dan tegas dinyatakan rahasia dan karenanya tidak untuk diketahui publik. 10. Kendatipun seleksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah cukup ketat dan selektif, namun menurut saya, proses tersebut kurang terbuka jika dibandingkan secara vis a vis dengan seleksi penerimaan CPNS atau PPPK yang sama-sama hendak merekrut pegawai ke dalam suatu instansi kementerian atau lembaga negara tertentu. Sebab, pada seleksi CPNS dan PPPK persyaratan kualifikasi minimum diumumkan secara detail dan mengumumkan hasil seleksi berdasarkan skor dan peringkat secara berjenjang pada setiap tahapan seleksi serta memberikan hak sanggah (partisipatif) kepada para peserta yang merasa dirugikan. Demikian juga dengan pengumuman akhir yang disampaikan secara terbuka dalam laman website sehingga dapat diketahui masyarakat luas. Berbeda halnya dengan seleksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan kebanyakan BUMN yang tidak mengumumkan syarat minimum kualifikasi yang dibutuhkan secara detail dan proses rekrutmennya dilakukan cenderung tertutup. Padahal, dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, Bank 102 Indonesia dapat memastikan proses rekrutmen berjalan secara adil, transparan, partisipatif dan akuntabel, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi. 11. Berkelindan dengan keterbukaan, lembaga-lembaga negara termasuk Bank Indonesia seharusnya memperkuat sistem merit (merit system) guna memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk maju berdasarkan kemampuan dan prestasinya, tanpa memandang latar belakang atau koneksi, serta meminimalkan potensi favoritisme atau nepotisme. Di dalam sistem merit, proses seleksi pegawai menjadi merupakan titik awal yang sangat krusial sebab seleksi yang dilakukan secara objektif dan transparan akan menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 12. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Saya berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian (partially granted) yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dewan Gubernur secara transparan, partisipatif, adil, dan akuntabel mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu 103 oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Indah Karmadaniah