Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf g dan huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 50 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 51 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa melalui kuasanya yang termuat dalam surat pernyataan bertanggal 9 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2015 menyatakan mengundurkan diri sebagai pihak dalam perkara Nomor 80/PUU-XIII/2015. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan mengabulkan pengunduran diri Pemohon Prof. Dr. Drg. I Gede Winasa sebagai pihak dalam perkara a quo, dan selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan Pemohon Drs. Ismeth Abdullah; [3.6] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya: 1. Pemohon adalah mantan Gubernur Kepulauan Riau [Periode 2006-2010], berkeinginan untuk mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2015 sebagai Calon Walikota [bukti P-3]. 2. Pemohon adalah mantan narapidana yang divonis 2 tahun penjara dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta [bukti P-4] dalam kasus pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar). 3. Pemohon berkeinginan untuk mengikuti Pilkada namun dihambat dengan adanya ketentuan Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015, sehingga hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan a quo. [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon serta bukti yang diajukan kemudian dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, menurut Mahkamah: 1. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, di antaranya Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 52 2. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon kepala daerah, dalam hal ini calon walikota Batam, terhalangi oleh berlakunya pasal a quo; 3. Bahwa oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo, karena secara faktual Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal a quo yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional tersebut tidak lagi terjadi; 4. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf g dan huruf o UU 8/2015 yang menyatakan: Pasal 7 huruf g dan huruf o: Huruf g “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; Huruf o “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota”; terhadap: Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan tertulis ahli Pemohon, dan